AYOBANDUNG.COM - Ketidaksetujuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan tajam dari Akbar Faizal, seorang mantan politisi yang kini beralih ke dunia podcast.

Dalam unggahan terbarunya, Akbar mengekspresikan kekecewaannya atas keputusan tersebut, bahkan menertawakan rencana pembangunan kantor anggota DPR di IKN.

"akhirnya kekhawatiran saya terjadi juga. DPR menolak pindah ke IKN. Mungkin setelah menonton video saya di bawah ini," ujar Akbar Faizal di salah satu episode podcast-nya.

Dalam podcast tersebut, Akbar menunjukkan peta lokasi calon kantor DPR RI di IKN, yang masih terletak di lahan yang belum terbangun sepenuhnya.

Baca Juga: Joe Biden Ternyata Pernah Prediksi Jakarta akan Tenggelam, Kapan Terjadi?

Ia juga mengingatkan para calon anggota DPR yang sedang berkampanye untuk bersiap-siap, karena di IKN tidak akan ada kemewahan seperti yang ada di Jakarta.

"Wahai calon anggota DPR RI Republik Indonesia yang sedang berkampanye, memenuhi ruang publik dengan baliho. Di sini (menunjuk peta bertanda merah) kantor Istana Negara.

Karena Anda akan mengawasi Presiden, maka sebuah kantor besar telah disiapkan untuk Anda.

Dan posisinya di sini (sambil menunjuk ke sebuah area yang berwarna hijau).

Jangan membayangkan kemewahan kantor di Senayan. Berikut dengan Plaza Senayan di sampingnya, di sini gak ada lagi," ujar Akbar sambil menunjuk peta.

Baca Juga: Satelit Starlink Elon Musk Bakal Uji Coba di IKN Mulai Bulan Mei hingga Sasar Hal Ini, Menkominfo: Bisa Mengatur Masyarakat untuk ...

Dengan nada mengolok-olok, Akbar kemudian menunjukkan sebuah kawasan hutan yang akan menjadi lokasi kantor DPR di IKN.

"Mau lihat bentuknya? Tuh lihat tuh, di hutan situ tuh," kata Akbar sambil tertawa.

Melalui akun Youtube AFUncensored-nya, Akbar menambahkan, "Di situ Anda berkantor nantinya. Supaya top, kita harapkan Anda nantinya betul-betul ada di situ."

Unggahan Akbar Faizal ini menjadi perbincangan di media sosial, dengan sejumlah netizen menanggapi dengan candaan dan kritik terhadap keputusan anggota DPR untuk enggan pindah ke IKN. ***