Menurutnya, Jakarta yang memiliki segudang persoalan, idealnya dipimpin oleh kepala daerah yang mendapat legitimasi langsung dari rakyat atau warga Jakarta.

"Dengan mempertahankan pilkada, artinya negara tetap menjamin hak konstitusional warga untuk memilih langsung siapa yang mereka nilai layak memimpin Jakarta,” kata Fahira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/3).

Fahira melanjutkan, gubernur yang dipilih langsung rakyat sangat penting untuk memastikan agar aspirasi beragam kelompok masyarakat yang ada di Jakarta bisa terakomodir dengan setara.

“Kesepakatan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat menunjukkan bahwa baik Pemerintah maupun Parlemen ingin semua Provinsi di Indonesia termasuk Jakarta memiliki representasi yang lebih baik dengan menghadirkan pemerintahan yang lebih inklusif dan mewakili kepentingan yang lebih luas dari masyarakat,” pungkas Fahira.

Baleg DPR RI bersama pemerintah menyepakati RUU DKJ akan dibawa ke Rapat Paripurna pada Senin malam (18/3). Sebanyak delapan fraksi di DPR RI menyepakati RUU DKJ dibawa ke tingkat II. Hanya satu fraksi yang menolak yakni fraksi PKS.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.