Jakarta -

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyoroti praktik politik uang saat Pemilu 2024. Alex bercerita tetangganya yang menerima amplop sebelum hari pencoblosan.

"Saya dengar dari orang yang bekerja di rumah saya dan tetangga-tetangga. Cerita kemarin dapat amplop lima, ada yang bilang empat apa enam. Dijumlahkan secara total Rp 1 juta lebih, Bapak-Ibu sekalian, untuk satu orang," kata Alex di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

Hal itu disampaikan Alex saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024. Alex mengatakan faktor uang kerap kali menjadi penentu warga dalam menentukan pilihan dalam pemilihan umum.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Alex melanjutkan cerita soal tetangganya yang menerima amplop jelang pemilu. Dia mengatakan tetangganya tersebut pada akhirnya mengaku memilih para calon yang memberikannya uang.

"Terus kamu milih siapa? Pokoknya yang ngasih duit saya pilih, Pak Alex. Kalau tiga-tiganya kasih saya coblos semua. Pinter kan? Dia nggak bohong loh. Pokoknya yang kasih duit saya pilih. Saya coblos. Pinter dia. Dan dia tidak membohongi siapa yang memberikan duit," tutur Alex.

Minta Ada Aturan soal Penyaluran Bansos

Selain politik uang, persoalan bansos juga disoroti KPK. Alex meminta pemerintah daerah melihat alokasi anggaran untuk penyaluran bansos jelang pemilihan umum.

"Kita ketahui menjelang pilkada atau ya tahun pemilihan kepala daerah coba Bapak-Ibu cek apakah ada anggaran hibah atau bansos yang naik," kata Alex.

Alex mengatakan harus ada aturan yang mengatur terkait penyaluran bansos di momen pemilihan umum. KPK, kata Alex, berharap ada peraturan daerah yang memuat aturan larangan penyaluran bansos sebelum Pilkada 2024.

"Saya sih berharap ada Perda atau apapun tadi yang melarang penyaluran bansos 2 bulan atau 3 bulan sebelum pilkada," katanya.

(jbr/dhn)