Wakil Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir menyatakan, pemilihan ketua umum bergantung dengan hasil Munas pada Desember 2024. Ia mengingatkan, wewenang penyelenggaraan Munas berada di ketua umum saat ini, Airlangga Hartarto.

"Terkait dengan Munas, itu kan wewenang DPP Partai Golkar, yang dikomandani oleh Pak Airlangga Hartarto. Tentunya Pak Airlangga dan kawan-kawan DPP Partai Golkar punya ancar-ancar kapan itu akan dilaksanakan," kata Adies, Senin (18/3/2024).

Ketua Umum Ormas Pendiri Partai Golkar Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) itu menegaskan, pihaknya mendukung Airlangga terkait kapan waktu pelaksanaan munas atau pemilihan ketua umum. "Kami selalu siap saja mendukung kapan pun diputuskan oleh Pak Airlangga Hartarto, munas itu kapan, kami selalu siap mendukung kepemimpinan beliau."

Terkait nama Gibran Rakabuming Raka, Adies mengingatkan ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi ketua umum yakni pernah menjadi pengurus selama lima tahun.

"Terkait dengan kemungkinan-kemungkinan Gibran atau siapa dan lain-lain, di Golkar kami punya aturan main, kami punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan sampai saat ini, AD/ART itu, kalau tidak salah menyampaikan bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum itu minimal harus lima tahun di dalam kepemimpinan Partai Golkar," jelas Adies.

Selama tidak ada perubahan AD/ART atau perubahan di musyawarah nasional luar biasa (munaslub), kata Adies, maka syarat tersebut harus dipenuhi putra sulung Jokowi itu.

"Jadi selama ini sebelum ada perubahan AD/ART, kami sebagai underbow Partai Golkar, tentunya masih berpatokan kepada AD/ART. Kita tidak berani berandai-andai apakah ini akan diubah atau tidak. Kita akan mengikuti saja, tetapi sampai saat ini kita harus ikut kepada aturan. Itu aturan baku dari Partai Golkar. Itu buku sakralnya Partai Golkar," kata dia.

"Jadi tegas itu pengurus Partai Golkar. Jadi, mau dia DPP, mau dia di provinsi, mau dia di mana, selama dia pernah jadi pengurus. Yang masalah kan kalau belum pernah jadi pengurus," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono juga turut merespons wacana pencalonan Gibran Rakabuming Raka di bursa Ketua Umum Golkar pada Munas Desember 2024.

"Belum ada Munas tuh. Perasaan ini tidak ada pembahasan apapun yang mengarah ke Munas," katanya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 ini tidak mempersoalkan pendapat soal Gibran jadi calon ketum Golkar, hanya saja menurutnya sejauh ini belum ada pembahasan. Dave melihat persoalan pembahasan siapa saja calon ketua umum Golkar, baiknya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, yakni pada Desember 2024.

Menurutnya, saat ini Partai Golkar sendiri masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan presiden dan wakil presiden hingga pilkada serentak 2024. "Sesuai jadwal, Munas akan diselenggarakan pada Desember ini, setelah selesai jadwal pelantikan presiden, kabinet dan pilkada."