Demo di KPU 18 Maret 2024 menarik perhatian publik, karena dipimpin oleh seorang Jendral purnawirawan, mantan komandan satuan elite. Tuntutannya antara lain Batalkan Pemilu, Lengserkan Jokowi, Diskualifikasi pasangan 02, Penjarakan Ketua KPU.

Walaupun bukan demo di istana, ternyata Jokowi kabur ke Kalimantan Barat, sepertinya sedang uji coba kabur dari kepungan rakyat. Sedang Ketua KPU Hasyim Ashari ngumpet, tidak mau menemui para tokoh yang sengaja datang ke KPU. Seharusnya pihak Polisi bertindak sebagai fasilitator menjembatani para demonstran bertemu dengan KPU supaya bisa berdialog. Pati poldanya malah hanya melihat saja jalannya demo.

Demo tersebut dilakukan di depan kantor KPU di daerah Menteng Jakarta. Saat perserta demo kumpul, pintu KPU justru ditutup. Berbeda dengan di Bandung minggu yl, ketua KPU Prov. Jabar dan Ketua Bawaslu keluar menemui demonstran. Di Jakarta, Ketua KPU Pusat malah ngumpet, ketakutan akibat kejahatan yang dilakukannya sendiri. Dalam demo ini Mahasiswa dan Buruh belum terlihat hadir.

Memang benar pintu konstitusi sudah digembok Jokowi, lewat Angket dihambat, lewat Baswaslu juga sama, dan diduga melalui MK akan bernasib sama. Kelihatannya KPU, Bawaslu, DKPP, MK itu satu paket dikendalikan dari istana. Kejahatan yang dilakukan Jokowi dan KPU juga terkesan tidak akan diproses oleh Kepolisian dengan berbagai alasan. Artinya tinggal pintu “Parlemen jalanan” yang masih mungkin dilakukan oleh rakyat. Cara inipun sudah menjadi titik perhatian Moeldoko (KSP) dan Hadi (Menkopolhukam) dan kepolisian yang selalu pasang badan untuk Jokowi, yakni presiden yang dinilai oleh rakyat sebagai penjahat dan penipu serta beraroma komunis. Keduanya adalah purnawirawan Jendral yang dinilai sudah lupa pada sumpahnya sewaktu menjadi tentara dan juga tidak berpihak pada rakyat. Keduanya sudah lupa juga berapa jendral yang menjadi korban keganasan PKI di Lubang Buaya, saking hidupnya sudah nyaman. Seharusnya mereka malu pada para purnawirawan yang siap susah dan tetap menjadi pejuang seperti para jendral yang ikut berdemo.

Demo di KPU diwarnai oleh orasi Mayjen purn, Soenarko mantan Danjen Kopassus, Letjen Mar. purn Soeharto, mantan Danjen Marinir dan banyak tokoh lainnya. Bayangkan para purn yang telah berumur tersebut ikut dalam demo bersama rakyat sipil berpanas-panas dan dalam keadaan puasa untuk meluruskan perbuatan jahat rezim istana terhadap rakyatnya.

Di pihak lain ada jendral purn hanya demi perut, telah berkhianat pada rakyat yang melahirnyanya.

Menurut kabar ribuan personal polisi dikerahkan dilengkapi kendaraan taktis dan tameng, tentunya dengan gas air mata untuk mengamankan demonstran yang jumlahnya sekitar seribuan orang ini. Seharusnya justru Polisi yang mengawal demonstran itu agar demonya berjalan dengan baik, difasilitasi, ditemukan dengan pihak yang didemo. Jangan justru diadu dengan rombongan lain supaya kacau demonya, terus gas ar mata digunakan, ujungnya ada beberapa orang ditangkap dianggap sebagai penjahat.

Modus pengamanan polisi mudah sekali dibaca, karena kepolisian juga dinilai telah membela kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi dan KPU. Seandainya polisi berpihak pada rakyat, tentu polisi akan dirindukan oleh rakyat, seperti rakyat merasa dekat dengan dengan TNI.

Pada 19 dan 20 Maret 2024 demo dilakukan di DPR Senayan oleh Masyarakat termasuk para purnawirawan, Ulama, Buruh dan Mahasiswa. Ditenggarai jumlahnya akan lebih banyak. Kita akan lihat apakah ada anggota Dewan yang keluar menemui perwakilan demonstran ataukah pintu DPR tetap ditutup dengan pengawalan ketat juga. Kita lihat juga kinerja Polisi apakah dapat memfasilitasi peserta demo dengan Ketua DPR.

Rakyat yang berdiam diri sebenarnya sudah muak juga pada perilaku Jokowi, terbukti dengan munculnya suara penolakan pemilu curang dari berbagai kampus, semakin banyaknya kelompok atau komunitas dibanyak daerah bersuara kencang, sikap yang sama juga oleh beberapa kelompok purnawirawan dan Ulama.

Oleh: Memet Hakim

Pengamat Sosial & Wanhat APIB/APP TNI

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.