PIKIRAN RAKYAT - Indonesia kembali berencana akan melakukan impor beras pada Ramadhan 2024 ini. Rencananya, pemerintah akan mendatangkan 22.500 ton beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Lebaran 2024.

“Kami mengutamakan produksi dalam negeri. Hanya untuk Bulog ketersediaan hari ini, memang pengadaan dari luar negeri. Dari Kamboja 22.500 (ton),” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin 18 Maret 2024.

Akan tetapi, kenapa Indonesia melakukan impor beras? Padahal, sebentar lagi Petani akan mulai memasuki masa panen. Panen raya padi rencananya akan dimulai pada panen raya padi pada Maret-April 2024.

Seperti yang diungkapkan Bapanas, impor beras kali ini dilakukan untuk menjaga stok menjelang Idul Fitri 1445 H atau Lebaran 2024. Begitu juga dengan yang dilakukan Perum Bulog Jember yang menambah kuota beras impor untuk mengamankan stok cadangan beras pemerintah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, guna memenuhi kebutuhan selama Ramadhan hingga Lebaran 2024.

"Stok beras per hari ini sebanyak 3.900 ton dan masih ada lagi penambahan pengiriman beras impor," ucap Kepala Bulog Jember Muhammad Ade Saputra usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat DPRD Jember di Jember.

Awalnya, Bulog Jember mendapat kuota sebanyak 8.000 ton beras impor yang didatangkan pemerintah dari berbagai negara seperti Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Penambahan stok beras impor tersebut untuk mencukupi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan hingga Lebaran 2024.

"Saat ini kekuatan ketahanan pangan stok beras tersebut aman hingga awal Mei 2024, namun ketika ada penambahan dan penyerapan beras dari petani tentu stok bertambah dan ketahanan pangan bisa lebih panjang lagi," ujar Muhammad Ade Saputra.

Indonesia dipastikan masih akan melakukan impor beras pada 2024. Hal itu dilakukan, untuk mengamankan pasokan dan memenuhi kebutuhan beras nasional.

Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa impor beras masih akan dilakukan pada awal 2024 atau sebelum panen raya. Langkah itu diklaim menjadi antisipasi terhadap defisit neraca beras bulanan.

Apalagi, produksi beras pada Januari-Februari 2024 diperkirakan masih di bawah kebutuhan bulanan secara nasional. Berdasarkan kerangka sampel area (KSA) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional secara bulanan pada Januari 2024 diperkirakan hanya 0,9 juta ton.

Sedangkan pada Februari 2024, produksi beras nasional hanya sebanyak 1,3 juta ton. Jumlah produksi tersebut masih di bawah rata-rata konsumsi beras bulanan secara nasional yang berkisar 2,5 juta ton.

"Kita tidak bisa menunggu stok habis, sehingga perlu antisipasi agar stabilitas pangan tetap terjaga. Jadi kita perlu siapkan beberapa bulan ke depan," kata Arief Prasetyo Adi  dalam keterangan resmi, Minggu 7 Januari 2024.

Dia juga mengungkapkan bahwa produksi beras nasional pada 2024 juga masih dibayangi risiko dampak El Nino yang disebut baru akan terasa 2-3 bulan kemudian. Di sisi lain, pemerintah juga memutuskan untuk terus menyalurkan bantuan pangan beras kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Ketua umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih menilai impor beras dan penyediaan beras SPHP tidak menyelesaikan akar persoalan beras di Indonesia yang dikenal sebagai Negara Agraris.

Menurutnya, beras SPHP yang dikelarkan Bulog sama seperti produk minyak goreng kemasan bermerek Minyakita yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan pada Juli 2022. Minyakita adalah program minyak goreng murah pemerintah untuk merespons harga minyak goreng yang meroket dan dijual Rp14.000 per liter.

“Program semacam ini populis. Pemerintah berusaha menutupi persoalan dengan program ini, tapi sebenarnya ini tidak mengatasi permasalahan yang ada,” ucap Henry Saragih pada Februari 2024 lalu.

Kelangkaan dan lonjakan harga beras dipicu silang sengkarut berbagai persoalan. Salah satunya adalah produksi gabah yang menurun.

Anjloknya produksi gabah disebabkan faktor iklim seperti El Nino yang menyebabkan kekeringan, serta La Nina yang meninggikan curah hujan dan potensi banjir di Indonesia. Henry Saragih tidak memungkiri faktor alam yang turut disebut Jokowi memicu mundurnya masa panen awal 2024.

Penurunan produksi gabah juga dipicu harga pupuk nonsubsidi yang melambung pada 2023. Dia menuturkan, selama 2023 jatah pupuk subsidi juga berkurang.

Pemicu nonalam selain pupuk adalah alih fungsi lahan pertanian padi. Menurut data Kementerian Pertanian pada 2022, setiap tahunnya 90.000 sampai 100.000 hektare sawah berubah fungsi.

Padahal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mencatat bahwa setiap tahun pencetakan sawah baru hanya mencapai 60.000 hektare. Dari selisih sawah yang hilang setiap tahun itu saja, produksi gabah di Indonesia turun hingga 174.000 ton per tahun.

Alih fungsi sawah menjadi lahan pertanian lain seperti jagung, juga disebut sebagai tren meluas yang menyebabkanya produksi gabah turun.***