FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu memberikan tanggapannya terkait pernyataan Presiden Jokowi mengenai keinginan ibu-ibu agar harga beras turun, sementara petani ingin harga beras naik.

"Bapak Presiden, bapak katakan petani ingin beras mahal dan ibu-ibu ingin murah," ujar Said Didu melalui keterangannya di aplikasi X @msaid_didu (19/3/2024).

Said Didu blak-blakan menyebut bahwa kebijakan pemerintah saat ini yang mengurangi subsidi pupuk untuk petani menjadi faktor utama dari keinginan petani agar harga beras naik.

Menurut Said Didu, keinginan petani agar harga beras naik merupakan buntut dari kenaikan harga pupuk yang terus terjadi.

Para petani, kata Said Didu, ingin mendapatkan untung yang layak atas hasil pertanian mereka.

"Sebenarnya yang terjadi petani ingin untung dan ibu-ibu ingin bisa beli beras," tukasnya.

Pria kelahiran Pinrang itu juga menyoroti bahwa kebijakan yang tidak berpihak pada petani juga berdampak pada kenaikan harga beras di pasaran.

"Tapi semua itu pupus karena kebijakan bapak yang mengurangi subsidi pupuk," sebutnya.

Komentar tajam dari Said Didu ini menyoroti permasalahan kompleks terkait harga beras dan kebutuhan petani serta masyarakat umum.

"Tidak ciptakan lapangan kerja untuk peningkatan pendapatan rakyat," timpalnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun anggaran 2024 melakukan pengurangan alokasi pupuk urea bersubsidi hampir 50 persen secara nasional.

Pengurangan alokasi pupuk itu, termasuk di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, karena keterbatasan anggaran.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Situbondo, Agus Suhandoyo, menyatakan bahwa pemerintah daerah setempat mengusulkan 33.221 ton pupuk urea subsidi melalui elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau e-RDKK.

Namun, hanya 17.552 ton atau 53 persen dari jumlah alokasi pupuk subsidi yang diusulkan yang terealisasi.

Selain pengurangan alokasi pupuk urea subsidi, pupuk NPK subsidi juga mengalami pengurangan hingga 70 persen dari jumlah alokasi pupuk NPK yang diusulkan.

Dari 40.266 ton yang diusulkan, Kabupaten Situbondo hanya menerima sekitar 30 persen atau 11.830 ton pupuk NPK subsidi.

Dampak dari pengurangan alokasi ini dirasakan oleh petani di Situbondo, terutama dalam persiapan musim tanam yang akan datang.

(Muhsin/fajar)