“Sebenarnya, pada zaman Gubernur (Jakarta) Anies Baswedan, sudah menekan beberapa hal yang penting untuk menekan laju biaya hidup, seperti membebaskan pajak bumi dan bangunan, dan ukuran luasan tertentu. (Lalu) menemukan biaya transportasi sebagai sarana ketika seseorang berpindah ke tempat kerjanya,” kata Tantan kepada Alinea.id, Sabtu (16/3).

Tantan mengatakan, biaya hidup yang terus meningkat diciptakan mekanisme pasar yang sulit dikendalikan. Kecuali negara mau mengucurkan biaya subsidi yang besar.

Laju biaya hidup di Jakarta yang sangat menguras kantong masyarakat menengah ke bawah, antara lain biaya listrik, transportasi, dan makan. Menurut Tantan, bila komponen itu dibebaskan atau diberi subsidi oleh pemerintah hingga pada titik yang sangat rendah, maka dengan sendirinya biaya hidup di Jakarta akan semakin berkurang.

“Kenapa sekarang biaya (transportasi) mahal? Karena durasi waktu yang mesti diambil oleh warga yang bekerja di Jakarta. Namun, dia tinggal di luar Jakarta, sehingga dalam waktu yang lebih lama akan menghabiskan biaya yang mahal,” kata Tantan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef Esther Sri Astuti mengatakan, jika tak lagi menjadi ibu kota dan beralih menjadi kota bisnis, upaya menekan laju biaya hidup di Jakarta bakal sulit.

“Tinggi atau rendahnya biaya hidup tergantung sibuk atau tidak kota tersebut. Semakin banyak bisnis di kota itu, biasanya biaya hidup makin tinggi,” ujar Esther, Sabtu (16/3).

“Jadi kalau Jakarta tetap menjadi kota bisnis, meski bukan menjadi ibu kota, maka biaya hidup tetap tinggi.”

Esther memandang, jika serius ingin menekan biaya hidup di Jakarta, perlu ada pengendalian harga pangan, biaya transportasi, serta biaya akomodasi. Sebab, komponen-komponen itu merupakan penyumbang biaya hidup di Jakarta.

“Harga pangan bisa terkendali kalau pasokan tersedia, dan bisa memenuhi semua permintaan masyarakat. Distribusi pangan juga lancar kalau biaya transportasi dikenalikan, asal subsidi BBM tidak dikurangi atau dicabut,” ujar Esther.

“Biaya akomodasi biasanya mengikuti besarnya upah, biaya transportasi dan harga pangan.”