Jakarta, Gatra.com- Kepolisian Republik Indonesia siap mengamankan seluruh rangkaian Pemilu 2024 termasuk jika ada sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini dikatakan Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran dengan berkaca dari Pemilu 2019 lalu.

"Pengalaman tahun 2019 menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kita semua harus bersatu menerima apa yang telah menjadi pilihan masyarakat, pilihan rakyat," kata Fadil kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

"Sehingga dalam hal yang terkait dengan sengketa kepemiluan ada jalur-jalur penyelesaian sengketa melalui PHPU (Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum) di MK," sambungnya.

Fadil menyebut pihaknya sudah menyiapkan strategi pengamanan saat sengketa Pemilu nantinya sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.

"Kami juga sudah menyusun rencana pengamaman untuk mengawal, mengamankan jalannya rangkaian sidang yang akan dijalankan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil Pemilu," jelasnya.

Fadil mengatakan saat ini pihaknya masih fokus dalam pengamanan saat KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara.

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan dalam hal ini ada ribuan personel gabungan yang akan dikerahkan untuk pengamanan.

"Jumlah personel yang disampaikan pada titik pengamanan sebanyak 4.992 personel Polri, gabungan juga dengan stakeholder dan juga terdiri Satgaspus atau Pusat Mabes Polri dan juga Satgas Daerah yaitu Polda Metro Jaya," jelasnya.

Nantinya, para personel tersebut akan disebar di sejumlah titik khususnya pada kantor-kantor penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu.

Di sisi lain, Trunoyudo mengatakan pihaknya juga dapat permintaan khusus dari KPU terkait dengan pengamanan.

"Tentunya eskalasi tadi sudah disampaikan situasi alhamdulillah situasi aman terkendali, damai dan sejuk tentunya ini juga berkat seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan bagaimana membuat suasana ini dan juga momentum bulan ramadhan bulan berkah," ungkapnya.

4