Jakarta: Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya memiliki sejumlah dugaan harga beras masih mahal. Padahal, Bulog sudah menggelontorkan ratusan ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Salah satu dugaannya adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan beras SPHP yang seharusnya dijual kepada masyarakat kurang mampu justru dikemas ulang sebagai beras komersial. Beras tersebut dijual tak sesuai instruksi pemerintah. “Karena kami tidak pernah mengawasi (harga beras) di pasar, di ritel, di konsumen itu seperti apa,” kata Yeka saat dikutip dari Antara, Sabtu, 16 Maret 2024. Ia menambahkan perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah beras SPHP benar-benar didistribusikan tepat sasaran. Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan di pasaran dan menekan kenaikan harga beras agar terjangkau bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Yeka juga menyoroti kemasan karung beras Bulog SPHP yang ternyata mirip dengan beras komersial. Padahal kualitas kedua beras tersebut tidak jauh berbeda. Hal itu dia temukan saat melakukan inspeksi ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024. “Tadi kelihatan karung beras SPHP dan beras komersial tak jauh beda, jadi ini saran buat Bulog ya agar kemasannya dibedakan,” kata dia.   Dugaan kedua mengapa harga beras hingga saat ini masih belum turun adalah kemungkinan adanya gangguan produksi beras dalam negeri. “Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP,” ujar dia pula. Beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog dan dikemas dalam bentuk kemasan curah 5 kilogram. Harganya cenderung lebih murah dibandingkan beras-beras jenis lain di pasaran. Menurut catatan Badan Pangan Nasional, beras SPHP  dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia pada 2024. Beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kilogram dengan harga yang beragam. Harga di Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi sebesar Rp10.900 per kg. Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan sebesar Rp11.500 per kg. Zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua adalah Rp11.800 per kg. Masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, pemerintah daerah, dan toko-toko lainnya yang menjadi mitra Perum Bulog. Badan Pangan Nasional mengatakan rencana penyaluran beras SPHP sepanjang 2024 diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi.

Jakarta: Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya memiliki sejumlah dugaan harga beras masih mahal. Padahal, Bulog sudah menggelontorkan ratusan ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
 
Salah satu dugaannya adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan beras SPHP yang seharusnya dijual kepada masyarakat kurang mampu justru dikemas ulang sebagai beras komersial. Beras tersebut dijual tak sesuai instruksi pemerintah.
 
“Karena kami tidak pernah mengawasi (harga beras) di pasar, di ritel, di konsumen itu seperti apa,” kata Yeka saat dikutip dari Antara, Sabtu, 16 Maret 2024.
Ia menambahkan perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah beras SPHP benar-benar didistribusikan tepat sasaran. Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan di pasaran dan menekan kenaikan harga beras agar terjangkau bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
 
Yeka juga menyoroti kemasan karung beras Bulog SPHP yang ternyata mirip dengan beras komersial. Padahal kualitas kedua beras tersebut tidak jauh berbeda.
 
Hal itu dia temukan saat melakukan inspeksi ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024. “Tadi kelihatan karung beras SPHP dan beras komersial tak jauh beda, jadi ini saran buat Bulog ya agar kemasannya dibedakan,” kata dia.
 
Dugaan kedua mengapa harga beras hingga saat ini masih belum turun adalah kemungkinan adanya gangguan produksi beras dalam negeri. “Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP,” ujar dia pula.
 
Beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog dan dikemas dalam bentuk kemasan curah 5 kilogram. Harganya cenderung lebih murah dibandingkan beras-beras jenis lain di pasaran.
 
Menurut catatan Badan Pangan Nasional, beras SPHP  dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia pada 2024. Beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kilogram dengan harga yang beragam.
 
Harga di Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi sebesar Rp10.900 per kg.
 
Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan sebesar Rp11.500 per kg.
 
Zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua adalah Rp11.800 per kg. Masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, pemerintah daerah, dan toko-toko lainnya yang menjadi mitra Perum Bulog.
 
Badan Pangan Nasional mengatakan rencana penyaluran beras SPHP sepanjang 2024 diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(ABK)