Komisi V DPR menggelar kunjungan langsung ke Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor dalam rangka melihat langsung kondisi jalan rusak berat yang diakibatkan oleh banyaknya truk pengangkut hasil tambang.

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal memahami masalah ini tak bisa ditambal hanya dengan mengandalkan anggaran dari pemerintah provinsi saja.

Iqbal berupaya bersama pemerintah pusat untuk melakukan take over pembangunan dengan menggunakan APBN agar bisa dengan cepat melakukan perbaikan tersebut

"Kementerian PUPR akan mengalokasikan anggaran melalui Inpres Jalan Daerah dengan maksud untuk mengambil alih proyek perbaikan bersama pemerintah pusat, karena kami tidak puas hanya rentang 6 kilometer saja yang dapat dikerjakan karena kerusakannya itu sepanjang 11 kilometer yang di mana masih ada 4 kilometer lagi, kalau pemerintah provinsi tidak sanggup maka akan kita ambil alih, karena yang tertera di Undang-Undang itu boleh untuk diambil alih," katanya.

Politisi Fraksi PPP ini juga mengungkapkan adanya solusi jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dalam tahap pembuatan Detail Engineering Design (DID).

Ditambah izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada jalur baru khusus untuk truk tambang, sehingga dapat dengan cepat melakukan pengajuan ke pemerintah pusat agar dapat terealisasi dengan sesegera mungkin

"Adanya solusi jangka panjang mengenai persoalan tersebut, saya minta kepada PJ Bupati agar secepatnya pada pembuatan DID dan izin AMDAL dalam pengerjaan jalur khusus untuk truk tambang sesegera mungkin untuk terealisasi agar kedepannya para truk tambang ini memiliki jalur khusus tersendiri dan tidak memasuki ruas jalur Parung Panjang," tukasnya.

Baca Juga: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.