Jakarta: Pemerintah diminta menyikapi serius hoaks terkait produk terafiliasi Israel yang diboikot. Sebab, ada pihak yang tak bertanggung jawab memasukkan produk-produk Indonesia dalam daftar boikot. "Kementerian Komunikasi dan informatikan (Kominfo) juga harus bertindak, siapa yang menyebarkan hoaks daftar produk ini? karena produk-produk itu banyak yang dari indonesia kok malah diboikot," kata pakar sejarah Islam Haikal Hassan dalam keterangan yang dikutip Sabtu, 16 Maret 2024. Menurut Haikal, pemerintah mesti bergerak karena ajakan boikot dinilai telah dimanfaatkan pihak tertentu. Khususnya, untuk menjatuhkan kompetitor dalam persaingan usaha yang tidak sehat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sempat menaruh perhatian pada daftar boikot yang tersebar. Sebab, MUI tak pernah merilis daftar produk yang harus diboikot. "MUI tidak berkompeten untuk merilis produk Israel, atau yang terafiliasi ke Israel. Dan yang kita haramkan bukan produknya, tapi aktivitas dukungannya," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Miftahul Huda.   Menurut Miftahul, ada pihak  lain yang membuat daftar produk boikot dan sama sekali bukan dari MUI. Mereka sama sekali belum mengetahui apakah produk-produk yang beredar di internet itu memang benar-benar produk Israel dan afiliasinya atau tidak. "MUI sama sekali tidak pernah merilis daftar produk itu. Itu dari pihak lain ya, bukan MUI. Kami tidak merilis," katanya. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Ikhsan Abdullah juga memprotes daftar tersebut. Dia bahkan difitnah telah melakukan ajakan boikot terhadap Aqua. "Masyarakat sebaiknya berhati-hati juga terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang hanya memanfaatkan konflik Gaza ini untuk tujuan persaingan usaha semata," katanya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara tegas  menyayangkan apabila ada pihak yang dirugikan akibat gerakan positif namun ditunggangi agar dapat mengeruk keuntungan pribadi. Mantan Rais Aam PBNU ini berpendapat bahwa penjelasan dari otoritas terkait diperlukan supaya tidak ada pihak yang dirugikan dari gerakan BDS. "Supaya tidak ke mana-mana, memang harus ada penjelasan dari pihak terkait yang mengetahui sebenarnya produk mana saja yang memang terafiliasi, supaya tidak semua ke mana-mana, nabrak ke mana-mana, sehingga itu bisa juga merugikan banyak pihak," kata Ma'ruf Amin.

Jakarta: Pemerintah diminta menyikapi serius hoaks terkait produk terafiliasi Israel yang diboikot. Sebab, ada pihak yang tak bertanggung jawab memasukkan produk-produk Indonesia dalam daftar boikot.
 
"Kementerian Komunikasi dan informatikan (Kominfo) juga harus bertindak, siapa yang menyebarkan hoaks daftar produk ini? karena produk-produk itu banyak yang dari indonesia kok malah diboikot," kata pakar sejarah Islam Haikal Hassan dalam keterangan yang dikutip Sabtu, 16 Maret 2024.
 
Menurut Haikal, pemerintah mesti bergerak karena ajakan boikot dinilai telah dimanfaatkan pihak tertentu. Khususnya, untuk menjatuhkan kompetitor dalam persaingan usaha yang tidak sehat.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sempat menaruh perhatian pada daftar boikot yang tersebar. Sebab, MUI tak pernah merilis daftar produk yang harus diboikot.
 
"MUI tidak berkompeten untuk merilis produk Israel, atau yang terafiliasi ke Israel. Dan yang kita haramkan bukan produknya, tapi aktivitas dukungannya," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Miftahul Huda.
 
Menurut Miftahul, ada pihak  lain yang membuat daftar produk boikot dan sama sekali bukan dari MUI. Mereka sama sekali belum mengetahui apakah produk-produk yang beredar di internet itu memang benar-benar produk Israel dan afiliasinya atau tidak.
 
"MUI sama sekali tidak pernah merilis daftar produk itu. Itu dari pihak lain ya, bukan MUI. Kami tidak merilis," katanya.
 
Wakil Sekretaris Jenderal MUI Ikhsan Abdullah juga memprotes daftar tersebut. Dia bahkan difitnah telah melakukan ajakan boikot terhadap Aqua.
 
"Masyarakat sebaiknya berhati-hati juga terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang hanya memanfaatkan konflik Gaza ini untuk tujuan persaingan usaha semata," katanya.
 
Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara tegas  menyayangkan apabila ada pihak yang dirugikan akibat gerakan positif namun ditunggangi agar dapat mengeruk keuntungan pribadi. Mantan Rais Aam PBNU ini berpendapat bahwa penjelasan dari otoritas terkait diperlukan supaya tidak ada pihak yang dirugikan dari gerakan BDS.
 
"Supaya tidak ke mana-mana, memang harus ada penjelasan dari pihak terkait yang mengetahui sebenarnya produk mana saja yang memang terafiliasi, supaya tidak semua ke mana-mana, nabrak ke mana-mana, sehingga itu bisa juga merugikan banyak pihak," kata Ma'ruf Amin.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(ADN)