FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tito Karnavian menjelaskan pembentukan dewan kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya bertujuan memfasilitasi penyelesaian berbagai masalah perkotaan seperti kemacetan dan banjir.

Menurut Mendagri ini, masalah-masalah tersebut memerlukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam perencanaan pembangunan.

Hal Ini disampaikannya saat kunjungan ke kantor Menko Polhukam RI di Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Maret 2024, dikutip dari ANTARA.

Menurut Tito, Jakarta sudah tidak memiliki batas alam wilayah dengan kawasan penyangga lainnya.

Hal tersebut membuat beberapa permasalahan di Jakarta saling berkesinambungan dengan kondisi di wilayah sekitar seperti banjir, penumpukan sampah hingga macet.

Karenanya, dia menilai butuh kerjasama dan kolaborasi antar pemerintah kota untuk menyelesaikan permasalahan itu dari hulu ke hilir.

Dia pun mencontohkan kondisi yang sama dengan di Papua yang menggunakan kebijakan otonomi khusus dari pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan.

"Kita mengambil template di Papua, di Papua juga sama perlu ada harmonisasi antar kabupaten kota dan provinsi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan papua," kata dia.

Namun berbeda dengan Papua, Tito memastikan ketua Dewan Aglomerasi Jakarta akan dipilih langsung oleh presiden melalui keputusan presiden.

"Seperti apa nanti komposisinya semua diserahkan pada presiden," kata dia. (*)