PIKIRAN RAKYAT – Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan pemindahan ibu kota ke Kalimantan bukan ide Presiden Joko Widodo. Pemindahan tersebut digagas oleh Soekarno, meski tidak terwujud karena sejumlah alasan.

“Presiden Soekarno tahun 1950-an memindahkan gagasan (IKN) ke Kalimantan ke Palangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka, anggaran tidak cukup, politik masih ramai, dan seterusnya,” kata Kang Emil sapaan Ridwan Kamil dalam Rakornas IKN di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat.

Ide serupa juga pernah disampaikan penerusnya, Soeharto. Berbeda dengan Soekarno yang mengincar Palangkaraya, Soeharto ingin Jonggol menjadi IKN. Namun lagi-lagi wacana tersebut tidak terealisasi karena masalah politik.

“Zaman Pak Harto ke Jonggol, spekulan tanah sudah dihabisin di Bogor sana, keburu sejarah reformasi,” ujarnya.

Pada akhirnya, kata Ridwan Kamil, di masa pemerintahan Jokowi, IKN baru bisa diwujudkan. Untuk itu, dia meminta masyarakat mendukung kebijakan tersebut dan tidak menghubungkannya dengan urusan politik praktis.

“Di era Pak Jokowi-lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini. Ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi mimpi besar bangsa yang besar,” katanya.

Ridwan Kamil berharap IKN dapat menjadi wajah baru yang mengubah Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju.

“Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Negara adidaya itu bernama Indonesia nomor 4 dunia harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju,” ujar Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menyebut bahwa Jakarta tidak pernah disiapkan menjadi ibu kota. Bahkan keterpilihannya merupakan ketidaksengajaan.

“Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan untuk jadi Ibu Kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa,” kata Kang Emil.

Ridwan Kamil lalu membeberkan alasannya. Saat Indonesia masih dijajah Belanda, Jakarta tengah dilanda penyakit yang berasal dari gigitan nyamuk yang terinfeksi, yakni Malaria.

“Dulu Batavia itu tidak layak jadi ibu kota pemerintah kolonial Belanda. Banyak penyakit seperti Covid-19 namanya Malaria Sundanica, maka dipindahkanlah ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung,” ujarnya.

Kader Partai Golkar itu lalu menceritakan bahwa Bandung-lah yang direncanakan menjadi ibu kota, meski pada akhirnya batal karena alasan ekonomi.

“Jadi, Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung-Cimahi,” katanya.

“Kementerian Perhubungan sudah pindah, makanya PT KAI di sana dan seterusnya. Tapi gagal karena tahun 29 (1929) ada depresi besar ekonomi dunia dan tahun 42 (1942) Jepang datang, maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda,” kata Ridwan Kamil.***