PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat untuk tidak terlalu 'jahat' dalam mengkritik pemerintah. Jika hanya bisa menjelek-jelekkan, lebih baik pindah dari Bumi Pertiwi.

"Jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia, kita kritik bangsa kita tapi kritik yang membangun," ucapnya saat menghadiri Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) Tahun 2024 di Bali, Kamis 7 Maret 2024.

"Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kau dari Indonesia ini," kata Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan.

Luhut Binsar Pandjaitan pun terdengar 'ngegas' mengungkapkan rasa kesalnya kepada para tukang kritik. Salah satunya, terhadap mantan pejabat yang ketika memiliki jabatan kinerjanya juga tidak bagus.

"Saya suka kesal juga kadang-kadang, bilang 'ini kurang, ini kurang'. Alah, aku tanya juga, ku lihat dulu waktu dia jadi pejabat Apa kerjanya? Tak jelas juga," ujarnya.

"Kan sekarang jejak digital kamu kelihatan, jangan sombonglah kau bicara-bicara, kritik-kritik. You have done nothing (anda tidak melakukan apa-apa) atau mungkin kau juga mencuri waktu kau menjabat," tutur Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan.

Luhut Binsar Pandjaitan juga mengimbau agar sebagai pejabat, harus menjadi contoh yang baik. Hal itu seperti yang dilakukan sosok Jokowi.

"kita pejabat-pejabat harus berikan contoh, seperti Pak Jokowi. Dia berikan tauladan," ucapnya.

"Kita semua dalam kelas kita masing-masing, posisi kita masing-masing, harus kasih contoh," ujar Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan.

Dia turut memberikan contoh mengenai kinerjanya selama bertugas di TNI. Selama menjadi prajurit, dia mengaku tidak takut dalam menjalankan tugas.

"Seperti saya lama 22 tahun saya di Kopassus, ini saya jelek-jelek saya pernah First Speed di tim-tim itu. Itu tahu enggak? orang paling depan patroli yang peluang saya mati dengan prajurit saya sama. Saya ngalamin itu, enggak ada bulletprof (anti peluru)," tutur Luhut Binsar Pandjaitan.

"Itu aku enggak pernah pakai bulletproof selama berapa tahun, Haleluya Enggak mati-mati," katanya menambahkan.

Di dalam negara hukum berdasarkan asas demokrasi, kritik yang dilancarkan kepada pejabat pemerintah merupakan bagian dari komunikasi politik dan dapat dilakukan melalui tulisan atau demonstrasi jika komunikasi politik itu macet. Kritik merupakan salah satu cara keturutsertaan warga negara dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin dalam konstitusi UUD 1945.

"Seorang pejabat, termasuk presiden dan wakil presiden, harus mau dikritik sebagai bagian dari cara berdemokrasi yang efektif. Seorang pemimpin, jika tidak mau dikritik, menandakan bahwa dia belum siap untuk menjadi pemimpin," kata pengacara Frans Winarta dalam tulisannya.

"Hal tersebut juga mejelaskan bahwa dia tidak dapat menggunakan kritik sebagai cermin untuk mengukur dirinya sampai di mana program dan kebijakannya ampuh dan benar serta berguna bagi masyarakat," ujarnya menambahkan.

Membalas kritik dengan hukuman dan membawa yang mengkritik ke pengadilan bukanlah sifat seorang pemimpin yang demokratis, tetapi lebih cocok diimplementasikan dalam kepemimpinan yang otoriter. Kritik haruslah diterima sebagai masukan, tetapi disampaikan dengan cara yang positif untuk tujuan yang positif pula.

Salah satu pemimpin kita yang menggunakan kritik sebagai cermin untuk mengukur sampai di mana pemerintah provinsi DKI Jakarta efektif adalah Gubernur Ali Sadikin pada 1960an dan 1970-an.

"Sungguh mengherankan jika presiden dan wakil presiden yang terpilih melalui pemilihan langsung malah mengembalikan perangkat hukum pidana kita kepada era represif yang digunakan pada jaman kolonial," ucap Frans Winarta.

“Haatzaai Artiekelen” pada masa lampau digunakan untuk membungkam gerakan kemerdekaan oleh Inggris di tanah jajahan India dan Belanda di Indonesia. Pada abad ke-21 yang serba modern dan komunikasi elektronik yang begitu canggih mengakibatkan apa yang terjadi di semua pelosok dunia dapat diterima dengan cepat dan segera.

Oleh karena itu, komunikasi politik tentunya dapat disampaikan dengan cepat dan efektif pula. Sampai detail dari serangan teroris di Sidney, Australia, Chattanooga, Amerika Serikat, dan Perang ISIS di Timur Tengah dapat ditayangkan dengan cepat dan mudah ke seluruh dunia.

Sehingga, tidak ada alasan akan adanya kemacetan komunikasi politik sekarang jika saja pemerintah mau mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak terlalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh partai politik.***