Mereka hadir untuk melepas Prabowo dan Gibran menuju KPU RI untuk mendaftar sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.

Selain pengurus dan kader partai yang mengenakan atribut dan identitas masing-masing, terdapat juga para simpatisan dan relawan non-partai yang ikut hadir.

Prabowo dan Gibran dijadwalkan hadir di Indonesia Arena pada pukul 08.00 WIB. Setelah itu keduanya akan berorasi kemudian melanjutkan langkah menuju KPU RI pada pukul 09.30 WIB.

Selain di area GBK, para pendukung Prabowo-Gibran juga berkumpul di Kertanegara, Jakarta Selatan tempat kediaman Prabowo dan KPU RI.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan pendaftaran pasangan bakal capres-cawapres mulai resmi dibuka pada 19-25 Oktober 2023.

Jadwal pendaftaran capres dan cawapres tersebut tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Waktu pendaftaran pada 19-24 Oktober 2023 dibuka pukul 08.00 WIB-16.00 WIB, sementara pada 25 Oktober 2023 ditutup hingga pukul 23.59 WIB.

Pada hari pertama pendaftaran, Kamis, 25 Oktober 2023 lalu, koalisi pengusung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah mendaftar ke Kantor KPU RI.

Seperti diketahui, Koalisi Perubahan yang didukung Partai Nasdem, PKS, PKB, Partai Ummat juga turut mendampingi paslon AMIN mendaftar ke KPU. Begitu pula paslon Ganjar-Mahfud MD yang diusung oleh PDIP, Hanura, PPP dan Perindo juga mendukung paslon mereka.

Sedangkan hari terakhir pendaftaran, Rabu, 25 Oktober 2023, pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming akan mendaftarkan diri ke Kantor KPU, Jakarta.Paslon capres-cawapres ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang dikenal koalisi tergemuk yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, PSI.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.