Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin populis anti-Islam Belanda, Geert Wilders, telah membatalkan pencalonannya sebagai perdana menteri (PM). Keputusan ini diambil meskipun partainya meraih kemenangan dramatis dalam pemilu 2023.

"Saya hanya bisa menjadi perdana menteri jika SEMUA partai dalam koalisi mendukungnya. Bukan itu masalahnya," tulis Wilders di media sosial X.

Partai Kebebasan (PVV) yang dipimpinnya meraih suara terbanyak tahun lalu, namun memerlukan dukungan partai lain untuk membentuk koalisi. Pembicaraan berlanjut dengan tiga partai lainnya mengenai bentuk pemerintahan baru.

-

-

Negosiator yang memimpin putaran terakhir perundingan, yang berakhir pada Selasa lalu, akan menyampaikan laporannya kepada parlemen pada Kamis ini.

"Saya menginginkan kabinet sayap kanan. Lebih sedikit suaka dan imigrasi. Rakyat Belanda adalah yang utama. Kecintaan terhadap negara dan pemilih saya sangat besar dan lebih penting daripada posisi saya sendiri," tulis Wilders dalam unggahannya pada Rabu (13/3/2024) malam.

Wilders, yang berusia 60 tahun, telah menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam pembicaraan dengan partai liberal sayap kanan VVD, New Social Contract (NSC) dan partai petani BBB untuk mencoba membentuk pemerintahan koalisi di Belanda.

Pekan ini, menurut laporan lembaga penyiaran publik Belanda NOS, para pemimpin dari ketiga partai tersebut bersikeras bahwa satu-satunya cara agar mereka bersedia maju adalah jika keempat pemimpin partai tersebut sepakat untuk tidak mengambil peran dalam pemerintahan.

Perdebatan di parlemen mengenai masalah ini juga diperkirakan akan terjadi pada Kamis, saat pemimpin pembicaraan antara keempat partai tersebut, Kim Putters, akan memaparkan temuannya.

Dia diperkirakan akan mengumumkan bahwa partai-partai tersebut siap membentuk pemerintahan minoritas dengan "kabinet ekstra-parlementer". Ini artinya tidak satupun dari empat pemimpin partai tersebut akan menduduki jabatan menteri, namun tetap sebagai anggota parlemen.

Siapa yang akan menjadi PM dan siapa yang akan menjabat di kabinet masih belum jelas. Setelah 14 tahun di bawah kepemimpinan Mark Rutte, pemerintahan Belanda berikutnya akan memiliki lebih banyak tokoh sebagai perdana menteri, sementara menteri-menterinya dapat diambil dari luar maupun dari dalam politik.

[-]

-

Belanda Teriak Gaza di RI, Sebut Ini soal Israel-Palestina
(luc/luc)