Penghargaan ini terkait Komitmen dalam Pemenuhan Kebutuhan ASN dan Penataan Tenaga Non ASN

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penghargaan ini terkait Komitmen dalam Pemenuhan Kebutuhan ASN dan Penataan Tenaga Non ASN Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 yang berlangsung di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/03/2024).

Tuntaskan Isu-isu Pertanahan, AHY Gandeng Kejaksaan Agung  

AHY mengatakan, sebagai menteri baru di jajaran Kementerian ATR/BPN ia mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya, yakni Bapak Hadi Tjahjanto.

Dia menilai sosok menteri pendahulunya ini telah bekerja keras bersama seluruh jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN termasuk dalam semangat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Kami akan terus melanjutkan komitmen untuk terus mempersiapkan SDM yang punya dua hal yang sangat penting, kapasitas diri dan juga integritas. Seharusnya, tidak perlu memilih antara kapasitas dan integritas tetapi kalau harus ada yang didahulukan integritas penting sekali," kata Menteri ATR/Kepala BPN.

AHY juga bicara tentang bagaimana langkah menghadapi tantangan abad 21. Dia optimis Indonesia bisa menghadapi berbagai komplikasi dengan penguatan SDM ASN.

“Indonesia sebagai negara besar punya berbagai peluang dan juga tantangan dan komplikasinya, saya tetap optimis bahwa dengan penguatan SDM ASN hari ini dan ke depan maka bukan hanya kita bisa menuntaskan misi besar Reformasi Birokrasi tapi bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

AHY juga mengajak seluruh peserta yang hadir agar sama-sama mewujudkan digitalisasi untuk menghadirkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan bagi masyarakat Indonesia serta peningkatan ekonomi melalui investasi.

"Seperti yang disampaikan tadi, tidak ada artinya Reformasi Birokrasi jika tidak terjadi penurunan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan atau tidak majunya ekonomi, termasuk hadirnya investasi," pungkasnya.