Samrut Lellolsima | Kamis, 14/03/2024 14:51 WIB

Sejumlah guru besar hingga akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek memberi pernyataan sikap bertajuk Seruan Salemba 2024 di Aula IMERI Universitas Indonesia (UI), Kampus Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis (14/3). (Foto: Dok. Jurnas)

Jakarta, Jurnas.com - Sejumlah guru besar hingga akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek memberi pernyataan sikap bertajuk Seruan Salemba 2024 di Aula IMERI Universitas Indonesia (UI), Kampus Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis (14/3). Mereka menyikapi perkembangan situasi nasional belakangan ini.

Pembacaan Seruan Salemba 2024 ini dilakukan salah satunya oleh Guru Besar UI Sulistyowati Irianto. Dalam pernyataannya, Sulis menegaskan para ilmuwan memikul beban kepemimpinan moral dan intelektual.

Oleh sebab itu, mereka juga punya sikap politik dan penilaian kritis yang mengacu kebenaran ilmiah dan kepekaan sosial. Mereka pun menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengkhianati amanat konstitusi.

"Konstitusi mewajibkan presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, untuk berdiri di atas semua golongan tanpa terkecuali. Namun amanat konstitusi tersebut tidak dilaksanakan semata demi kepentingan kekuasaan," ujar Sulis saat membacakan Seruan Salemba 2024.

Menurut dia, konstitusi mewajibkan presiden mematuhi hukum dan kemandirian peradilan. Meski demikian, mereka menilai telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan rekayasa hukum (politisasi yudisial) yang meruntuhkan demokrasi.

"Diubahnya pelbagai aturan dan kebijakan melemahkan pemberantasan korupsi dan merugikan hak rakyat, dari bidang kesehatan, ketenagakerjaan, hingga mineral dan pertambangan yang berakibat tersingkirnya masyarakat adat, hutan, dan kepunahan keanekaragaman hayati sebagai sumber pengetahuan, pangan, dan obat-obatan," kata Sulis.

Guru Besar UI Valina Singka melanjutkan, bahwa selama ini bantuan sosial hanya digunakan untuk pembiaran terhadap kemiskinan. Padahal, sambung Balina, penghapusan kemiskinan dilakukan dengan upaya memperluas lapangan kerja di segala bidang, meningkatkan kapasitas penduduk usia muda agar punya akses pendidikan setinggi-tingginya, memiliki inovasi untuk menghasilkan produk sains, teknologi, kesenian dan beragam produk budaya.

Tak hanya itu, selama pemerintahan Jokowi terus bermunculan kebijakan yang mereduksi substansi pendidikan menjadi urusan administratif semata. Para pengajar dibebani berbagai borang penilaian, sementara substansi dan profesionalisme pendidik terabaikan.

Lebih lanjut, terjadi kekerasan simbolik atau budaya demi membenarkan tindakan mempertahankan kekuasaan. Masalahnya, menurut mereka, kekerasan simbolik adalah awal bagi pembenaran kekerasan psikologis, termasuk intimidasi.

"Seperti yang menimpa para Guru Besar di berbagai universitas khususnya di Jawa Tengah usai menyatakan sikapnya. Selanjutnya kekerasan budaya juga akan menjadi pembenaran bagi kekerasan fisik," tutup Valina pada kesempatan yang sama.

Sebagai informasi, pada pernyataan sikap Seruan Salemba 2024 ini turut hadir Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar UI Akmal Taher, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Andreas Santoso, ekonomi senior UI Faisal Basri, Guru Besar IPB Hariadi Kartodihardjo.

Lalu Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Franz Magnis Suseno, Guru Besar STF Driyarkara Dwi Kristanto, Akamedisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (SYH) Jentera Bivitri Susanti, hingga akademisi UI Suraya Afif.

KEYWORD :

Guru Besar Jabodetabek seruan Salemba konstitusi Jokowi