INDIA – Pemerintah India telah memberlakukan undang-undang (UU) kewarganegaraan yang memecah belah dan dikritik mendiskriminasi umat Islam. UU ini diberlakukan hanya beberapa minggu sebelum Perdana Menteri (PM) Narendra Modi mengadakan pemilihan umum (pemilu).

UU tersebut yang dikenal sebagai undang-undang amandemen kewarganegaraan (CAA), adalah salah satu undang-undang paling kontroversial yang diusulkan oleh pemerintah Modi setelah secara eksplisit menjadikan agama sebagai dasar bagi seseorang untuk menjadi warga negara India.

Berdasarkan undang-undang tersebut, umat Hindu, Parsi, Sikh, Buddha, Jain, dan Kristen yang memasuki India dari Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh sebelum Desember 2014 diizinkan untuk mendapatkan jalur cepat untuk mendapatkan kewarganegaraan India. Namun umat Islam tidak diberikan hak yang sama.

Meskipun undang-undang tersebut disahkan pada Desember 2019, namun penerapannya tertunda setelah terjadi protes yang meluas dan kekerasan mematikan yang menyebabkan ribuan orang ditangkap dan lebih dari 100 orang dilaporkan terbunuh.

Banyak pengacara, aktivis, dan masyarakat yang turun ke jalan menyuarakan keprihatinan bahwa CAA melemahkan fondasi sekuler India, sebagaimana tercantum dalam konstitusi, dan melegitimasi diskriminasi terhadap Muslim berdasarkan hukum. Banyak juga yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak diperlukan, karena kelompok minoritas ini sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Pemerintahan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang merupakan partai nasionalis Hindu telah berjanji bahwa undang-undang tersebut akan mulai berlaku sebelum pemilu, yang diharapkan terjadi pada pertengahan April mendatang, dan Modi diperkirakan akan memenangkan masa jabatan ketiga.

Pada Senin (11/3/2024) malam, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan bahwa CAA telah diberlakukan. “Peraturan ini sekarang akan memungkinkan kelompok minoritas yang dianiaya atas dasar agama di Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan untuk memperoleh kewarganegaraan di negara kita,” kata Menteri Dalam Negeri Amit Shah.

Shah mengatakan Modi telah memenuhi komitmen lain dan merealisasikan janji para pembuat konstitusi kita kepada umat Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi dan Kristen yang tinggal di negara-negara tersebut.