Indonesia menggunakan mekanisme musyawarah dengan seluruh peserta sidang isbat.

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah digelar Pemerintah RI melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada hari ini, Minggu (10/3/2024).

Peran pemerintah dalam proses sidang isbat adalah fasilitator ormas Islam dan pihak terkait untuk bermusyawarah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais-Binsyar) Ditjen Bimas Islam Kemenag, Adib.

Adib mengatakan hasil sidang isbat itu nantinya akan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama supaya memiliki kekuatan hukum yang bisa dipedomani masyarakat.

Kemenag Jelaskan Mengapa Sidang Isbat Perlu Diadakan

"Inilah yang menjadi nilai lebih bahwa keputusan diambil bersama, nilai-nilai demokrasi sangat tampak dengan kehadiran seluruh ormas yang hadir pada saat sidang isbat," kata Adib dalam keterangannya, disitat Minggu (10/3).

Diterangkan Adib bahwa sidang isbat tak hanya dijalankan di Indonesia. Negara-negara Arab juga melakukan isbat usai mendapat laporan rukyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim Tingginya.

Bedanya dengan Arab, Indonesia menggunakan mekanisme musyawarah dengan seluruh peserta sidang isbat.

Untuk diketahui, sidang isbat tak hanya digelar untuk menentukan awal Ramadan, melainkan Syawal dan Zulhijah juga.

Dalam prosesnya, sidang isbat di Indonesia melibatkan Duta Besar Negara Sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Perwakilan Mahkamah Agung, Perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Perwakilan Badan Informasi Geospasial (BIG), Perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Perwakilan Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Perwakilan Planetarium Jakarta, Pakar Falak dari Ormas-ormas Islam, Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam dan Pondok Pesantren.