Sinkronisasi DTKS dengan data regsosek Bappenas awalnya bertujuan untuk mengetahui pemeringkatan kesejahteraan (desil) keluarga di DKI per kategori, yakni sangat miskin (desil 1), miskin (desil 2), hampir miskin (desil 3), dan rawan miskin (desil 4). 

Berbasis data sinkronisasi itu, keluarga Dito dianggap mengalami peningkatan kesejahteraan dan digolongkan pada desil kemiskinan 5 hingga 10. Hanya mereka yang berada di desil 1-4 yang berhak mendapatkan KJMU.  

"Data Bappenas dan regsosek itu perlu dipertanyakan. Siapa yang menyurvei? Kapan itu dilakukan?" tanya Dito.

Data semrawut 

Pengamat pendidikan Andreas Tambah menilai polemik pencoretan nama ratusan penerima beasiswa KJMU secara sepihak mengindikasikan semrawutnya data keluarga miskin dan pendidikan di DKI. Dengan anggaran pendidikan yang cukup besar, menurut Andreas, seharusnya Pemprov DKI tak kesulitan menalangi biaya pendidikan siswa atau mahasiswa miskin. 

"Contoh untuk DKI itu sendiri, jumlah anak putus sekolah tahun 2022 itu sampai 76.000. Ini jumlah yang sangat besar. Itu di semua jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK. Ini saya bicara keseluruhan karena seorang anak tidak lulus pada usia ini. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena anggaran begitu besar," kata Andreas kepada Alinea.id.

Menurut Andreas, pencoretan nama penerima KJMU itu seharusnya tak akan berpolemik jika ada klarifikasi dari Pemprov DKI terlebih dahulu. Di lain sisi, pihak mahasiswa juga semestinya diberikan kesempatan untuk mengajukan banding jika dianggap tak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa KJMU. 

"Dalam hal ini, tentu harus betul-betul jeli dalam melakukan survei. Kriteria harus jelas karena begitu kriteria jelas mahasiswa yang dicoret. Kenapa dia masuk kategori itu? Kenapa ada yang terlewati?" kata Andreas. 

Andreas berpendapat perlu ada pemeriksaan ulang data penerima KJMU. Ia menawarkan dua solusi. Pertama, mahasiswa yang memenuhi syarat namun berhak mendapatkan KJMU dibuka peluangnya untuk mengajukan diri agar namanya terdaftar. Kedua, mahasiswa yang tercoret berhak mengajukan banding. 

"Ini supaya akar masalahnya bisa diperdebatkan. Pemprov DKI Jakarta juga harus tebuka. Supaya data itu teradu. Itu harus terbuka. Pemerintah harus berani terbuka seperti itu. Karena anggaran yang begitu besar jangan sampai salah sasaran," kata Andreas.

Kepada Alinea.id, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Purwosusilo mengklaim polemik pencoretan nama penerima beasiswa KJMU sudah selesai. Ia meminta mahasiswa yang merasa dirugikan melapor ke Dinas Pendidikan DKI. 

"Jadi, tadi sudah ada pertemuan saya dengan Pak Plt Gubernur dengan mahasiswa. Sudah clear. Anak-anak tinggal dipesan untuk belajar dengan rajin dan fokus pada kuliah. Kalau ada yang tidak sesuai, disampaikan," kata Purwosusilo.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memang sudah menggelar pertemuan dengan sejumlah mahasiwa penerima KJMU dari UNJ dan Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto di Balai Kota, Jakarta, Kamis (7/3). Heru memastikan sinkronisasi data tak akan merugikan penerima KJMU.

"Saya pastikan bahwa mereka yang sudah mendapatkan KJMU sebelumnya, tetap akan bisa mendapatkannya kembali sampai nanti selesai kuliah. Tentu, sambil dilakukan pemadanan data yang tetap berjalan dari person to person,” ujar Heru.