PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membeberkan temuan timnya terkait upaya penguncian perolehan suara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD maksimal di angka 17 persen. Oknum yang berupaya mengunci suara paslon 03 itu diduga bersembunyi di belakang KPU. Hasto menyebut oknum tersebut sangat berkuasa dan punya kekuatan yang besar.

“Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi sub-koordinat dari kekuatan besar ini, maka mereka membantah. (Padahal) kita ada bukti-buktinya program itu diubah, makanya Ganjar-Mahfud di-lock 17 persen,” kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Maret 2024.

Meski begitu, Hasto mengaku tidak heran ketika KPU membantah dugaan mengunci suara Ganjar-Mahfud. Sebab, bantahan serupa berkali-kali dilakukan KPU, salah satunya saat muncul masalah di Sirekap. Setelah timnya menyerahkan bukti-bukti pendukung, kata Hasto, pada akhirnya KPU mengaku kekeliruan tersebut.

“Ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal, pertama ketika Sirekap dimatikan. Alasan dari KPU apa? Banyak serangan hackers, tapi ini tidak terbukti, itu sengaja manual shut down. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari json script-nya dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengetahui,” ujarnya.

Hasto lalu menyinggung kemungkinan diselenggarakannya putaran kedua Pemilu 2024 jika bukti-bukti dugaan kecurangan yang dikumpulkan timnya diterima Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami punya bukti juga dari para pakar IT ketika json script ini dinormalisasi, sebenarnya ini dua putaran, tapi nanti biar mereka yang berbicara,” kata Hasto.

Hasto Kristiyanto menuding ada algoritma yang sengaja digunakan untuk mengendalikan perolehan suara pasangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024. Akibatnya, suara paslon 03 itu mentok di angka 16,68 persen. Informasi tersebut diperoleh Hasto usai berkonsultasi dengan pakar IT.

“Pakar IT menemukan persoalan yang sangat fundamental, misalnya dimasukannya suatu json script, suatu algoritma untuk nge-lock agar perolehan Pak Ganjar-Mahfud itu hanya maksimum 17 persen,” kata Hasto usai menghadiri diskusi publik di Universitas Indonesia, Kamis, 7 Maret 2024.

Selain perolehan suara yang dihalangi, kata Hasto, pakar juga mendapati gangguan siber dalam proses unggah Formulir C1 yang merupakan sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS.

“Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa meng-upload C1. Juga data-data bahwa quick count pun diintersep,” ujarnya.

Untuk itu, PDIP akan mengusut persoalan tersebut dengan melakukan audit forensik.

“Dari kejadian-kejadian itu kami dalam dan ini memerlukan audit forensik serta audit Meta C1,” kata Hasto.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menepis kecurigaan PDI Perjuangan terkait upaya mengunci perolehan suara pasangan Ganjar-Mahfud maksimal di angka 17 persen. Hasyim menegaskan bahwa sejak awal, KPU tidak pernah mematok angka perolehan suara paslon tertentu.

“KPU membantah ya. KPU tidak pernah mematok, tidak pernah mengunci, tidak pernah menargetkan partai tertentu, pasangan calon tertentu. KPU tidak pernah kemudian mematok suara si A, si B, dan seterusnya, partai ini, partai itu sekian, sejak awal tidak ada karena pemungutan suara ini bersifat langsung,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024.

Menurut Hasyim, kecurigaan tersebut tak berdasar. Hingga saat ini, KPU tidak melihat adanya upaya-upaya pengendalian suara paslon mana pun di angka tertentu.

“Jadi, tidak ada KPU kemudian sudah istilahnya tadi mengunci di angka sekian persen, tidak pernah ada situasi itu,” ujar Hasyim.***