Sentimen
Tokoh Terkait
Jokowi Cs Atur Hasil Sirekap Sesuka Hati, Hasto: Rezim yang Ingin Perpanjang Kekuasaan
Pikiran-Rakyat.com Jenis Media: Nasional
PIKIRAN RAKYAT - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa besar dugaan pemerintah saat ini mengatur hasil perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024, dalam sistem Sirekap. Ia menyebut bahwa Sirekap dirancang sedemikian rupa oleh kekuatan besar di belakang KPU.
Hal ini, kata Hasto, demi menguntungkan paslon dan partai politik (parpol) tertentu. Menurutnya, pemerintah menaikkan hasil suara peserta Pilpres dan Pileg yang memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasto menegaskan, klaim dugaan ini datang dari hasil temuan para pakar IT yang pihaknya temui. Temuann secara garis besar menunjukkan bahwa Sirekap memang didesain agar suara bisa diintersepsi sekehendak empunya sistem.
"Kami bertemu dengan pakar IT tidak hanya terkait dengan KPU ada kekuatan besar yang di belakang KPU yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick count yang di-intercept," kata Hasto, di Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Maret 2024.
"Ini ada bukti-bukti quick count itu di-intercept tidak hanya untuk pilpres tetapi juga untuk pileg," kata dia lagi.
Hasto kemudian memberi contoh menggunakan suara parpol pengusung Ganjar-Mahfud. Dalam proses penghitungan di Sirekap, ia meyakini suara untuk PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo seperti dikurangi bahkan diperkecil secara sengaja.
Selain itu, masuk ke jajaran partai yang diperkecil suaranya ialah Gerindra, untuk kemudian disusul hasil suara PSI diperbesar hingga menimbulkan lonjakan presentase suara sarat polemik.
"Misalnya exit poll itu pernah menunjukkan bagaimana Gerindra setidak-tidaknya nomor 2 lalu ada suatu upaya meng-intercept quick count untuk legislatif sehingga akhirnya Partai Gerindra muncul ketiga dan kemudian PSI dibesar-besarkan," kata Hasto.
Baca Juga: Di Mata Anies, Demokrasi Saat Ini Tidak Adil dan Harus Dilawan dengan Cara Berbeda
Hasto memastikan sejarah akan mencatat jika PPP sampai tak tembus parlemen lantaran tersalip PSI. Menurutnya, pemerintahan Jokowi melibas nasib partai yang berdiri sejak zaman perjuangan orba tersebut.
"Sementara partai yang mendukung Pak Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan, PDIP dikecil-kecilkan, PPP dikecil-kecilkan bahkan nanti bisa tercatat ini bahwa pemerintahan rezim saat ini menghilangkan sejarah partai Ka'bah (PPP). Perindo dikecil-kecilkan, Hanura dikecil-kecilkan siapa yang mendukung Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan oleh manuver dari rezim yang ingin memperpanjang kekuasaan," kata Hasto, menegaskan.
"Kemudian masih ada suatu operasi untuk menggelembungkan suara dari PSI ini bukan suara kami ini suara dari tokoh-tokoh pro-demokrasi dari para pakar," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie telah tegas membantah adanya penggelembungan suara PSI oleh KPU RI. Ia menilai bahwa penambahan suara yang terjadi selama rekapitulasi berjenjang merupakan hal yang lumrah.
"Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," tutur dia. ***
Sentimen: netral (50%)