Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengusulkan sebanyak 1.100 personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya untuk menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Sebanyak 1.100 formasi itu akan dikhususkan bagi bagi petugas Satpol PP dan DPKP yang sudah masuk ke dalam data base. 

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengungkapkan sangat tidak mungkin hanya mengandalkan ASN di lapangan karena jumlahnya kurang dan tidak akan bisa menjaga Surabaya. Oleh karena itu, petugas Satpol PP dan DPKP yang sudah masuk dalam data base nanti bisa ikut seleksi untuk bisa menjadi PPPK. 

“Jadi, ini kesempatan bagi teman-teman. Terus semangat teman-teman dan bekerjalah dengan hati, insyaallah akan diberikan keselamatan dan berkah,” kata Eri, Sabtu (9/3/2024).

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya M. Fikser memastikan sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya untuk pengusulan PPPK itu. Fikser juga memastikan sudah melakukan cek ulang data base yang sudah ada itu dan sudah disampaikan kembali ke BKPSDM.

“Prosesnya tetap nanti teman-teman ini ikut tes. Namun, kuotanya yang diprioritaskan untuk Satpol PP dan Damkar, jadi ini  khusus, kalau sebelumnya kan umum,” katanya. 

Fikser juga menjelaskan bahwa saat ini anggota Satpol PP termasuk yang ada di kecamatan jumlahnya sebanyak 1.250 orang non ASN. Kalau ASN-nya hanya sekitar 50 orang. “Jadi, kondisi ASN-nya di Satpol itu memang sedikit,” katanya. 

Kepala DPKP Laksita Rini Sevriani juga mengaku bersyukur karena akhirnya anggotanya dapat kesempatan dan peluang untuk menjadi PPPK. Saat ini, anggota DPKP seluruh anggotanya ada sebanyak 767 orang dan tenaga non ASN-nya sebanyak 650-an.

“Nah, kalau ASN-nya hanya sekitar 100-an, jadi sedikit juga di kami, Alhamdulillah ini kesempatan bagi teman-teman untuk menjadi PPPK,” pungkasnya. [asg/ian]