tirto.id - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyentil lemahnya political will atau kemauan politik pemerintah dalam reformasi lahan. Menurutnya, pemerintahan saat ini hanya berpegang pada aspek formal yaitu jalur hukum dalam penanganan masalah agraria.

"Yang saya ingin tegaskan, instrumen hukum dan diikuti dengan kesungguhan politik, agar tanah-tanah yang dikuasai segelintir orang-orang dapat dikuasai," kata sosok yang akrab disapa Cak Imin dalam debat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Cak Imin mengingatkan Mahfud MD bahwa Presiden Joko Widodo dalam janji kampanyenya akan menyelesaikan permasalahan. Namun, janji tersebut belum terpenuhi secara merata.

"Pak Mahfud pemasukan negara salah satunya dari kepemilikan lahan yang luas, banyak kepemilikan yang berlebihan, akumulasi kekayaan di segelintir orang, dan menjadi topik yang belum selesai sampai saat ini, dan kekayaan juga terbatas," kata Cak Imin.

Pertanyaan-pertanyaan Cak Imin tersebut dijawab oleh Mahfud yang saat ini menjabat sebagai Menkopolhukam, dengan mengungkap realita di lapangan bahwa produk hukumnya telah disediakan. Namun, kualitas aparat yang menegakkan hukum masih lemah.

"Itu diskusi sudah lama, jaman Bung Karno dulu mengeluarkan undang-undang landreform, redistribusi lahan, yang sampai sekarang, undang-undangnya masih berlaku. Namun masalahnya ini pada aparat, pada penegakkan hukum kita," kata dia.

Namun dalam penutup orasinya, Mahfud MD setuju dengan pernyataan Cak Imin bahwa hingga saat ini hal yang lemah adalah dari aspek political will. Meski demikian, Mahfud tetap menegaskan bahwa program pembagian sertifikat telah berjalan dengan baik terutama ditujukan kepada masyarakat yang telah menempati lahan namun belum memiliki sertifikat.

"Pak Muhaimin betul masalah itu adalah political will untuk menegakkan hukum, aturannya sudah ada, dan tanah orang yang tidak pernah dijual, tiba-tiba dirampas orang," kata dia.