FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bakal tetap digelar bulan November. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut ditanggapi Pegiat Media Sosial Lukman Simandjuntak. Ia menyentil nama Presiden Jokowi.

Ia mengungkapkan, niat Jokowi mengendalikan perceparan Pilkada terhwntikan, dengan adanya putusan MK.

“Niat Jokowi mengendalikan dengan percepatan Pilkada sebelum masa jabatannya berakhir, digagalkan MK, dan Pilkada tetap digelar setelah Jokowi pensiun,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Jumat (8/3/2024).

“Ck ck ck kalau kekuasaan sudah merasuk, yg haram jd halal,” tambahnya.

Diketahui, jadwal Pilkada sebelumnya digugat ke MK.

Namun gugatan tersebut ditolak. Itu tertuang dalam pertimbangan putusan perkara nomor 12/PUU-XXII/2024. MK menyatakan hal tersebut di bagian pertimbangan.

Sentara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengatakan percepatan pilkada diwacanakan karena ada kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Ada ratusan posisi kepala daerah hasil pemilihan 2020 yang masa jabatannya akan berakhir pada 31 Desember 2024.

"Berdasarkan data tersebut, maka terdapat potensi akan terjadi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Jika ini terjadi, maka pada 1 Januari 2025 terdapat 545 daerah yang tidak memiliki kepala daerah definitif," ucap Tito pada rapat kerja bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, 20 September 2023.
(Arya/Fajar)