Usai mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir keliling Sumbar, Anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade bertemu dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) Suminto. Andre meng-update perkembangan terbaru pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik yang sedang diproses di Kemenkeu.

Berdasarkan siaran pers dari Andre Rosiade, Jumat (8/3/2024), pertemuan Andre dengan Suminto dilakukan pada Kamis (7/3) malam.

Suminto yang menyambut kedatangan Andre di ruang kerjanya mengakui, saat ini tahapan fly over itu juga ada di Kemenkeu. Dia menyebut, dalam dua pekan ini akan terbit konfirmasi final availability payment (AP) proyek dari Kementerian Keuangan. AP adalah pembayaran ketersediaan layanan secara berkala.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semoga dalam dua pekan ini bisa diselesaikan dan pembangunan fly over yang sudah diharapkan masyarakat Sumbar ini bisa segera diwujudkan. Terima kasih atas kedatangan pak Andre Rosiade yang begitu serius mengawal pembangunan di Sumbar ini," kata Suminto.

Andre mengatakan, dalam dua pekan ini bisa diselesaikan availability payment, artinya progress pembangunan FO Sitinjau Lauik semakin dekat. "Insya Allah 2 minggu availability payment bisa dipastikan Kementerian Keuangan dan rencana pembangunan akan semakin dekat. Kami sengaja menemui Pak Suminto, Dirjen PPR Kemenkeu," kata Andre Rosiade usai dari Kemenkeu.

Andre mengatakan, pembangunan FO Sitinjau Lauik menggunakan sistem KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) yang saat ini sudah masuk dalam PPP (Public Private Partnership) Book 2023. Saat ini KPBU FO Sitinjau Lauik dalam tahapan persiapan pengadaan BUP, yang akan dimulai setelah terbitnya konfirmasi final availability payment proyek dari Kemenkeu.

"Paralel dengan hal tersebut, permohonan pengecualian moratorium penggunaan kawasan hutan lindung telah diproses oleh Kementerian PUPR selaku Penangggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) ke Kementerian LHK. Untuk meningkatkan bankability dan memberikan kepastian investasi badan usaha, Kementerian PUPR selaku PJPK mengajukan permohonan penjaminan pemerintah kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan saat ini dalam proses asesmen oleh PT PII," katanya.

Andre kembali menegaskan, proyek KPBU ini merupakan Proyek KPBU Unsolicited yang diprakarsai oleh PT Hutama Karya (Persero) dan PT Hutama Karya Infrastruktur ke Kementerian PUPR selaku PJPK dengan skema pengembalian pembayaran ketersediaan layanan availability payment.

"Kementerian PUPR selaku PJPK, telah mengajukan permohonan konfirmasi final AP Proyek kepada Kementerian Keuangan. Saat ini kementerian Keuangan dalam proses koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian PUPR dalam rangka penyelesaian penerbitan konfirmasi final AP proyek tersebut. Insya Allah dalam dua pekan ini," kata Ketua DPD Gerindra Sumbar.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir memuji Andre Rosiade terkait pembangunanFly Over Sitinjau Lauikdi Lubuk Kilangan, Kota Padang. Erick mengakui, fly over sangat tepat dibangun untuk menghindari jalur super ekstrem yang sudah banyak memakan korban jiwa itu.

Erick menyebutkan, awalnya proyek pembangunan ini diusulkan oleh Pemprov Sumbar ke pemerintah pusat. Namun karena anggaran yang sangat besar sementara kondisi keuangan sedang terimbas pandemi, maka belum bisa dipenuhi. Meski urgensi pembangunan fly over tidak bisa dipungkiri oleh pemerintah pusat.

"Yang menolak bukan kami dari Kementerian BUMN. Tapi Kementerian PUPR. Sumbar beruntung punya Andre Rosiade. Meski sudah ditolak pusat, tapi Andre Rosiade tak kehilangan akal memperjuangkan pembangunan Sumbar. Dia berkomunikasi dengan banyak pejabat di pusat dan mendapatkan solusi pembangunan. Andre kembali meminta pembangunan ini sampai akhirnya disetujui pusat," kata Erick.