tirto.id - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD membeberkan praktik-praktik ilegal terkait persoalan penyelesaian sumber daya alam (SDA) dan energi, terutama termasuk masalah kehutanan.

Menurut dia, dalam pengalamannya menjadi hakim konstitusi, dirinya sering menemui daftar pemilik lahan ilegal.

“Saya ini punya pengalaman dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini, misalnya informasinya tertutup, siapa-siapa yang punya lahan ilegal di sana ketika dibuat daftar enggak ada di dalam daftar,” kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024).

“Sementara ada masyarakat yang punya data ketika ditanyakan lalu baru ditunjukkan, jadi penyelesaiannya enggak bisa menyeluruh,” tambah Mahfud.

Mahfud yang saat ini menjabat Menko Polhukam menuturkan, persoalan penyelesaian SDA dan energi harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, kemudian harus didukung oleh keterbukaan informasi agraria.

Keterbukaan informasi agraria, menurut Mahfud penting diwujudkan. Hal ini juga untuk mengungkap kasus-kasus perampasan tanah hingga perkebunan yang perlu diselidiki akar masalahnya.

“Di mana, siapa, yang menjemput perkebunan sawit itu kan harus ada daftarnya lengkap, sesudah diselidiki, selidiki apa yang terjadi di dalam analisis, itu memang peraturan meterinya buruk sehingga selalu disembunyikan,” ucap dia.

“Keterbukaan informasi tentang data-data kalau kita mau menyelesaikan data itu menjadi basis untuk penyelesaian,” tambah Mahfud.