PIKIRAN RAKYAT - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa partai politik (parpol) di Indonesia kebanyakan pragmatis alias 'hanya mencari untung'. Untuk itu, JK meyakini akan banyak di antara parpol Tanah Air yang berubah haluan pascapengumuman hasil Pilpres 2024, tak terkecuali partainya, Golkar.

Apa pun relasi antarpartai di sepanjang Pemilu 2024, JK memprediksi haluan kebanyakan dari mereka akan berubah mengikuti ke arah mana 'pemenang' berjalan.

Pernyataan tersebut diungkap JK dalam sambutannya pada acara diskusi "Election Talk #4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?", di FISIP, Universitas Indonesia (UI), Depok, 7 Maret 2024.

"Apakah partai-partai akan berubah? Banyak partai-partai pragmatis, termasuk partai saya, Golkar," kata JK, sebagaimana dikutip Jumat, 8 Maret 2024.

Dia mengambil contoh sikap dari partai yang menaunginya, Golkar. Pasalnya, kata JK, perubahan drastis sikap Golkar begitu terasa ketika dirinya maju di Pilpres 2004.

Kala itu, JK melanjutkan, sebagai kader Golkar dia merasa tidak menerima dukungan untuk maju menjadi cawapres pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun, saat dirinya berhasil menang dalam kontestasi Pilpres 2004, imbuh dia, Golkar langsung merapat ke arah pemerintahan baru. Alih-alih sakit hati, JK menilai pergerakan sesuai kepentingan dan keuntungan itu adalah hal lumrah dalam politik.

"Dulu kalah Pemilu 2004, tapi saya menjadi wakil presiden bukan didukung oleh Golkar, saya jalan sendiri. Tapi begitu menang kita, ah bergabung Golkar itu pula. Nah itu biasa saja politik itu," ujar JK.

Untuk itu, menurutnya tak ada parpol yang ingin jadi oposisi kecuali terpaksa. Sikap pragmatis tercermin dari sikap mementingkan sisi kepraktisan dibandingkan sisi manfaat.

"Sekali lagi tidak ada partai yang didirikan atau mau menjadi oposisi. Oposisi bagi partai adalah kecelakaan. Jadi karena itu banyak yang pragmatis," ujar JK.

"Sering orang bertanya bagaimana kita menjalani demokrasi yang tepat. Tetapi demokrasi yang punya makna, (adalah demokrasi) yang punya cara yang baik untuk bangsa ini," tuturnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Langsung 'Disetrum' ke KPK, Hasto: Baru Usul Hak Angket

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan pelaksanaan demokrasi paling buruk sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Ia mengatakan penilaian itu bukan subjektif, melainkan datang dari banyak pihak dari berbagai kalangan.

Pemilu kali ini, kata JK, dinilai tidak transparan, serta 'diatur' oleh segelintir orang dari kelompok penguasa sesuai dengan kehendaknya.

"Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak tahun 1955, artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, oleh orang yang punya uang," ujar JK, dalam acara diskusi "Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi", FISIP UI, di Depok, 7 Maret 2024.

"Itu saja masalah sebenarnya," kata JK lagi, yang mengaku cemas bila sistem pemerintahan Indonesia kembali ke era otoriter. ***