FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan bahwa sekitar 90% kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga tersebut terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

“Perkara korupsi pada persidangan, hampir 90 persen menyangkut barang dan jasa. Perkara korupsi yang ditangani KPK gratifikasi dan penyuapan, bila ditelaah lebih lanjut, erat kaitannya dengan barang dan jasa, misalnya kontraktor yang ingin mendapat proyek dengan menyuap atau membeli proyek dengan gratifikasi," kata Alex, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, (6/3/2024) dikutip dari ANTARA.

Alex menekankan bahwa kasus gratifikasi dan penyuapan juga memiliki kaitan dengan pengadaan, seperti upaya kontraktor mendapatkan proyek melalui suap atau gratifikasi.

Data KPK per 10 Januari 2024, menunjukkan bahwa dari 1.512 kasus korupsi yang ditangani, 339 di antaranya terkait dengan sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), menjadi kasus terbanyak kedua setelah penyuapan. Alex mengingatkan perlunya upaya strategis untuk menciptakan sistem pengadaan yang transparan guna mencegah korupsi.

Meskipun upaya sebelumnya seperti lelang berbasis elektronik melalui e-procurement telah dilakukan, Alex mencatat masih banyak modus penyimpangan. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya pengawasan intensif oleh Inspektorat atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap modus penyelewengan pada platform digital pengadaan.

Dalam upaya pencegahan, Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) telah meluncurkan sistem pengawasan e-katalog atau e-audit untuk pengadaan barang dan jasa pada tahun 2023-2024.

Sistem ini, sinergi antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menyediakan data transaksi anomali atau berisiko fraud yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian awal dalam kegiatan audit PBJ.

Data ini dapat diakses melalui https://kendali.inaproc.id, yang terus dikembangkan untuk membangun notifikasi deteksi dini terhadap indikasi fraud.(*)