PIKIRAN RAKYAT - Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam penghitungan suara Pemilu 2024 melalui Sirekap, menjadi buah bibir selama beberapa hari terakhir. Bahkan, timbul dugaan adanya penggelembungan suara bagi partai yang dipimpin Kaesang Pangarep tersebut.

Hasil perolehan suara PSI di pemilihan legislatif menjadi sorotan sebab melesat naik dalam waktu singkat, sekitar 3,13 persen atau setara dengan 2.403.030 suara hanya dalam kurun waktu tiga hari.

Banyak pihak mulai mempertanyakan kebenaran di balik lonjakan suara tersebut. Tak sedikit mengaitkan fenomena suara PSI meroket dengan relasi ayah-anak antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sang Ketum PSI, Kaesang Pangarep.

Bukan hanya itu, tanda tanya kian besar sebab isu ini mencuat bersamaan dengan ramainya pembicaraan ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Belakangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah disibukkan dengan aduan dan desakkan terkait PSI. Keduanya kompak menyanggah terkait tudingan penggelembungan suara.

Baca Juga: Pertemuan Khusus AHY-Prabowo, Menteri ATR/BPN Bocorkan Isi Pembicaraannya

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memastikan pihaknya sudah berupaya mengecek ulang data yang terdapat di formulir c.hasil plano dan d.hasil di tingkat kecamatan.

Hasilnya, tidak terbukti adanya ketimpangan hasil perolehan suara seperti yang digembar-gemborkan publik belakangan ini.

"Ada beberapa yang kita verifikasi tidak terbukti (penggelembungan suara). Kemudian kita verifikasi ke lapangan misalnya ada di Cilegon, terselesaikan, ada (isu miring) di sosial media kan? Ada juga di Jawa Tengah yang sudah selesai secara berjenjang, sudah diselesaikan," ucapnya, dikutip Rabu, 6 Maret 2024.

Di samping itu, permasalah terkait teknologi Optical Character Recognation (OCR) yang membawa keresahan selama penghitungan cepat, menurutnya sudah diperbaiki sehingga hematnya penggunaan Sirekap tak perlu diributkan lagi.

"Kan sudah ada perbaikan, kalau OCR kan masalah C Hasil, C Hasil konversi dari gambar ke angka kalau enggak salah begitu ya katanya. Jadi ya harus diperbaiki kan sudah ada, ada maintenance dua sampai tiga hari di KPU," ujarnya.

Sebelumnya, di keterangan lain, Anggota KPU RI, Idham Holik mempertegas bahwa tudingan sama sekali keliru.

"Kami memastikan bahwa tidak ada penggelembungan suara," ujar Idham dalam keterangannya di Jakarta, Senin 4 Maret 2024 lalu.

Menurut Idham, yang tidak akurat adalah optical character recognition (OCR) atau teknologi yang mengekstrak teks dari gambar dalam membaca foto Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

"Penting bagi pengakses Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk melaporkan ketidakakuratan tersebut," katanya.

Idham menegaskan bahwa Sirekap, sebagai alat bantu penghitungan suara, sudah sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait data C.Hasil plano yang harus diakurasi.

"Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu didasarkan pada rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional," ucapnya, menambahkan.

Baca Juga: Ramai Heru Budi Dirujak Susul Pencabutan Hak KJMU, Ini Penjelasan Disdik DKI Jakarta

Anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Simon Lamakadu meluruskan narasi yang liar beredar soal kecurangan partainya. Menurut dia, peristiwa lonjakan suara bukanlah hal yang aneh. sebab, dalam prosesnya, Simon memastikan bahwa PSI didukung sejumlah faktor, salah satunya popularitas putra Jokowi.

"Mas Kaesang itu juga memberi dampak signifikan untuk kenaikan suara PSI," ujar Simon.

Meski waktunya singkat, dia menilai peran Kaesang sebagai anak muda yang aktif berkampanye memberi ruang untuk PSI berkesempatan, bertumbuh, dan berkembang untuk mendapatkan hati banyak orang.

"Kami kerja keras untuk PSI dan menurut saya hari ini memang PSI layak untuk dapat empat persen," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal kenaikan perolehan suara PSI yang dinilai janggal di sistem Sirekap, KPU RI.

Jokowi menjawab pertanyaan media terkait polemik tersebut ketika hendak bertolak ke Melbourne, Australia, Senin, 4 Maret 2024, untuk menghadiri agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Australia.

Tak bicara banyak, Jokowi membelokkan pertanyaan tersebut ke pihak partai politik (parpol) dan KPU. Menurutnya itu bukan urusan yang harus ditangani atau ditanggapi oleh Kepala Negara RI.

"Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU," kata Jokowi, dalam konferensi pers, yang disiarkan langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden. ***