MOSKOW, iNews.id - Rusia merespons surat perintah penangkapan terhadap dua komandan oleh Pengadilan Kriminal Internasional(ICC). Dua komandan perang itu dituduh melakukan kejahatan perang di Ukraina.

ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sergei Kobylash dan Viktor Sokolov terkait serangan rudal terhadap infrastruktur listrik Ukraina.

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Rusia tak mengakui ICC karena tak ikut meneken Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan pengadilan.

“Kami bukan pihak dalam statuta tersebut. Kami tidak mengakui hal ini," kata Peskov, dikutip dari Reuters, Rabu (6/3/2024).

ICC menjelaskan serangan terhadap jaringan listrik Ukraina menyebabkan kerugian bagi warga sipil melebihi keuntungan militer yang diharapkan.

Informasi rinci mengenai serangan serta kemungkinan adanya korban dirahasiakan untuk melindungi saksi serta mengamankan penyelidikan yang sedang berlangsung.

Konvensi Jenewa dan protokol tambahan yang dibentuk oleh ICC menyatakan, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik militer harus membedakan antara objek sipil dan sasaran militer.

Jaksa ICC berharap serangan tersebut tidak hanya sebagai kejahatan perang namun juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka menjelaskan serangan tersebut adalah bagian dari kebijakan pemerintah untuk melakukan serangan lebih luas terhadap penduduk sipil.

Dua komandan Rusia bukan yang pertama hendak ditangkap. Pada Maret 2023, Presiden Vladimir Putin serta lembaga perindungan anak Maria Lvova-Belova juga diburu atas tuduhan kejahatan perang terkait penculikan anak-anak Ukraina.

Kremlin menganggap surat perintah tersebut keterlaluan. Rusia menyangkal telah melakukan kejahatan perang di Ukraina serta menolak surat perintah penangkapan ICC seraya menganggapnya bagian dari kampanye Barat untuk mendiskreditkan Rusia.

Para pejabat Rusia juga mengatakan surat perintah ICC  tak berdampak besar di dunia nyata. Ini bisa dilihat dari tidak ada pejabat senior Amerika Serikat (AS) yang diadili atas tuduhan kejahatan perang di Irak atau Afghanistan.

Editor : Anton Suhartono

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel: