Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) meyakini kelima fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih berkomitmen terhadap pengguliran hak angket. 

Adapun kelima partai itu diantaranya Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PKS, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Baca Juga: PDIP Tak Sendiri, Gerbong Wacana Hak Angket Kedatangan PPP

Hal itu dia ungkap menyusul keraguan Partai Golkar yang menganggap kelima partai pengusung hak angket di DPR tidak solid. Hingga saat ini, kata HNW, tidak ada satu pun diantara kelima partai politik yang mencabut komitmennya. 

"Masih lima fraksi yang komitmen. Belum ada satu fraksi dari lima itu yang mengatakan tidak komit," kata HNW kepada wartawan di kawasan Cilandak, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Kendati begitu, dia tak mempersoalkan anggapan Partai Golkar terkait hal tersebut, lantaran kelima pimpinan fraksi DPR menyatakan solid.

"Golkar boleh meyakini, terserah. Itu kan boleh saja, tetapi kan pimpinan partai dari lima fraksi ini sudah menyatakan solid dan komit," tegasnya. 

Baca Juga: Bocoran Wacana Hak Angket, PKS: Terjadi di Masa Sidang DPR

Lebih jauh, HNW juga menegaskan sikap politik PKS terkait hak angket. Dia memastikan partainya akan terus mendorong pengguliran hak angket. 

"Iya PKS pasti (berkomitmen)," tegasnya.

Baca Juga: Parliamentary Threshold 4 Persen Dihapus MK, PPP: Ketentuan Usia Cawapres Bisa Berlaku Hari ini, Kenapa PT Tunggu 2029?

Sebagaimana diketahui, Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menegaskan sikap partainya yang menolak hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024.

Dia pun meyakini, kelima partai yang hendak menggulirkan hak angket tidak berada dalam satu suara lantaran beberapa diantaranya masih dalam koalisi pemerintahan. 

Baca Juga: Bantah Jokowi yang Bilang Harga Beras Turun, PKS: Iya Turun, Tapi Saat Bulog Gelar Operasi

"Saya kira demikian, kita lihat saja, tapi saya yakin para ketua umum partai, terutama partai pendukung pemerintah akan objektif terhadap bagaimana seharusnya hak angket itu ditempatkan," kata Ace kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Baca Juga: 4 Kabupaten Sudah Serahkan Rekapitulasi ke KPU Bali

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.