JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membuat mekanisme agar sekolah tidak lagi menutup-nutupi kasus perundungan atau bullying.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta sekolah menyelesaikan kasus bullying, bukan malah menutup-nutupinya.

"Kalau kita kan bisanya mengimbau secara moral. Betul kan ya? Jadi, kepada direktorat terkait bagaimana ada mekanisme supaya lebih terbuka," kata Unifah di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Baca juga: Ramai Kasus Bullying, Jokowi: Sekolah Harus jadi Safe House

Unifah pun sependapat dengan Jokowi bahwa sekolah harus menjadi ruang yang aman dan nyaman serta bebas dari praktik perundungan.

Namun, ia menekankan bahwa perundungan juga tidak boleh dilakukan terhadap guru, bukan hanya di antara murid.

Menurut Unifah, sekolah harus menjadi zona yang aman dan nyaman bagi semua, termasuk guru, agar kegiatan belajar-mengajar berjalan dengan baik.

"Kami tentunya sangat berharap bahwa sekolah menjadi zona yang nyaman, bukan hanya antarsiswa, kepada guru semua harus tidak ada (bullying) karena itu syarat bagi terjadinya proses pembelajaran yang baik," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa sekolah harus menyelesaikan kasus bullying, bukan menutup-nutupinya demi menjaga nama baik sekolah.

"Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Biasanya, kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melidungi nama baik sekolah," kata Jokowi saat membuka Kongres XXIII PGRI, Sabtu pagi.

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Kasus Bullying Ditutupi, Selesaikan!

Jokowi mengaku sangat khawatir dengan kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut dia, sekolah semestinya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi.

"Saya sangat betul-betul khawatir akhir-akhir ini terjadinya kasus bullying, terjadinya kasus perundungan, kasus kekerasan, kasus pelecehan, yang bahkan ada yang memakan korban jiwa. Ini tidak boleh terjadi lagi," kata Jokowi.