1 Maret 2024 04:53 WIB

Demokrat menegaskan bahwa suara Prabowo-Gibran merupakan suara masyarakat.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (instagram/ @prabowo)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron secara tegas menolak usulan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Hak angket bagi Fraksi Partai Demokrat tentu sampai saat ini belum ada urgensinya karena kalau dihubung-hubungkan hak angket dengan hasil pemilu tentu tidak tepat," kataHerman di kompleks parlemen,Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Herman lantas mempertanyakan apakah usulan hak angket digulirkan oleh paslon nomor urut 01 dan 03 apabila menang di Pilpres 2024. Ia menegaskan bahwa suara Prabowo-Gibran merupakan suara masyarakat.

7 PPLN di Kuala Lumpur Jadi Tersangka, KPU Buka Suara

"Nah, kalau suara masyarakat didelegitimasi oleh elite-elite politik melalui keinginan hak angket, menurut saya suara masyarakat yang selama ini disalurkan dengan ikhlas melalui pemilu, saya kira jangan di-downgrade, jangan diturunkan," bebernya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kemenagan Prabowo-Gibran merupakan suatu fakta karena quick count maupun real count menyatakan paslon nomor urut dua unggu dibanding paslon lain.

Oleh karena itu, ia menyarankan kepada pihak-pihak yang mempersoalkan pemilu agar menyelesaikannya melalui Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi kalau hasilnya saat ini nyata seperti ini, seperti quick count maupun real count menurut saya, ya, itu adalah fakta, itu adalah realitas," pungkasnya.