Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan bantuan pangan 10 kilogram (kg) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program bantuan beras yang menyasar sekitar 22 juta KPM di seluruh Indonesia sejak Maret 2023 lalu.

Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah yang rentan terkena dampak lonjakan harga beras. Bantuan beras sudah disalurkan pada bulan Maret-Mei 2023, dilanjutkan pada September-Desember 2023. Kemudian Jokowi meluncurkan lagi program ini sejak awal tahun 2024 dan dijadwalkan sampai Juni 2024 nanti. 

Dalam setiap kesempatan melakukan kunjungan ke daerah, Jokowi terpantau menyempatkan menggelar penyaluran bantuan beras langsung kepada masyarakat di lokasi kunjungan kerjanya. Dalam kesempatan tersebut, yang terlihat mendampingi Jokowi salah satunya adalah Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

-

-

Kenapa bukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini?

Arief menjelaskan penyaluran bantuan pangan itu dikerjakan oleh Bapanas, karena hal itu sesuai dengan tugasnya yang tertuang dalam Perpres Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

"Kenapa Bapanas, bukan sosial? Karena Bapanas sesuai tugasnya dalam Perpres 66 Tahun 2021 itu mengerjakan rawan pangan, dan gizi buruk," terangnya dalam acara Economic Outlook 2024 CNBC Indonesia, Kamis (29/2/2024).

Di mana menurut aturan itu pada Pasal 2 Badan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Termasuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan kebijakan, ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga, kerawanan pangan, dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

Foto: Kepala Badan pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi memberikan pemaparan dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2024 di Jakarta, Kamis (29/2/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Kepala Badan pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi memberikan pemaparan dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2024 di Jakarta, Kamis (29/2/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Di sisi lain, Arif menambahkan, bantuan pangan yang diberikan kepada 22 juta KPM itu tidak bersifat politis. Pasalnya program itu sudah dikerjakan sejak tahun 2023 lalu.

"Bantuan pangan untuk 22 juta KPM dan tidak terkait politisasi atau apapun karena bantuan sejak 2023 dikerjakan Bapanas," terangnya.

Selain itu menurutnya program makan siang gratis yang diwacanakan Calon Presiden Prabowo Subianto juga nantinya akan banyak dikerjakan oleh Bapanas dan BUMN bidang pangan.

[-]

-

Live Now! Jokowi Bicara Potensi dan Tantangan Ekonomi RI
(emy/dce)