Surabaya (beritajatim.com) – Video pernyataan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang beredar terkait kritik pembangunan infrastruktur menuai banyak sorotan.

Video yang diiunggah akun Instagram Doyan Politik, Anies menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan rasa keadilan.

Capres yang diusung Koalisi Perubahan itu mencontohkan, infrastruktur jalan tol. Menurut dia, tanah rakyat yang terlewati jalan tol, rakyat tersebut hanya menjadi penonton dari mobil-mobil mewah yang melintas tanpa bisa menikmati uang hasil dari pungutan jalan tol tersebut. Dan, sampai kapanpun keuntungan jalan tol itu tidak bisa diterima oleh yang punya tanah yang dilewati jalan tol.

“Harusnya rakyat yang mempunyai tanah yang dilewati jalan tol tersebut bisa menikmati hasil keuntungan pungutan dari jalan tol tersebut, ini adalah prinsip keadilan,” ujar Anies dalam unggahan video tersebut.

“Jadi bukan pada tidak dilanjutkannya, tapi dikerjakan dengan cara memberikan keadilan. Bila itu dikerjakan, apa yang terjadi, tanah dia yang terlewati jalan tol maka rakyat tersebut bukan hanya menonton mobil-mobil orang Jakarta berlalu lalang saja. Tapi mereka juga merasakan keuntungan dari kegiatan investasi di jalan tol tersebut,” tambah mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Menanggapi itu, Anggota Dewan Pakar Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyebut, Anies gagal paham soal infrastruktur jalan tol.

“Anies Baswedan gagal paham soal jalan tol. Ini bisa membahayakan jika sampai jadi seorang presiden atau pemimpin. Anies seharusnya paham manfaat jalan tol yang sangat besar bagi masyarakat dan wilayah yang dilewati jalan tol tersebut,” ujar politikus Gerindra yang akrab disapa BHS ini, Kamis (29/2/2024).

Caleg DPR RI dari Dapil Jawa Timur (Jatim) I dengan suara yang tertinggi ini menjelaskan, jalan tol memiliki manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat sekitar yang dilewati oleh jalan tol tersebut.

“Jalan tol bisa menguatkan ekonomi wilayah yang dilewatinya. Infrastruktur jalan yang tadinya tidak ramai, dengan adanya infrastruktur tersebut akan meningkatkan pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi di wilayah tersebut. Bahkan, akan muncul ekonomi-ekonomi baru berupa industri-industri yang dibangun disekitar akses keluar jalan tol tersebut,” jelas BHS.

Dari industri hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan tumbuh pesat di sekitar akses keluar jalan tol tersebut baik kota atau kabupaten yang dilewatinya.

“Pertumbuhan ekonomi berupa peningkatan tumbuhnya industri dan produk agriculture seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan bisa mendapatkan akses infrastruktur jalan yang lebih cepat untuk menuju ke user atau konsumen yang ada wilayah lainnya, sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat,” jelasnya.

Anggota Komisi V DPR RI periode 2014-2019 ini juga menyebut bahwa harga tanah di sekitar wilayah yang dilewati jalan tol tersebut akan mempunyai nilai jual yang meningkat jauh lebih tinggi dari sebelum adanya jalan tol tersebut.

“Jalan tol ini juga bisa memperkecil kemacetan yang ada di jalan reguler antarkabupaten antarprovinsi dan tentu akan mengurangi jumlah kecelakaan yang ada di jalan reguler antarprovinsi antarkabupaten tersebut. Juga, masyarakat yang menggunakan jalan tol akan lebih merasa nyaman dan aman,” tukasnya.

“Dan yang lebih hebat lagi, kerusakan dari jalan reguler antarkabupaten antarprovinsi bisa dikurangi, karena adanya pemindahan kendaraan yang biasa lewat di jalan. APBD dan APBN tersebut menjadi berkurang, karena sebagian dipindahkan ke jalan tol yang menggunakan partisipasi pengguna jalan di jalan tol tersebut,” imbuhnya.

Manfaat jalan tol lainnya, lanjut BHS, juga untuk mengurangi kecelakaan kendaraan sejenis dengan yang tidak sejenis, misalnya; di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan raya sering terjadi kecelakaan di jalur reguler, tetapi tidak akan terjadi di jalan tol.

“Jadi, manfaat jalan tol banyak sekali, manfaat ekonomi secara makro dan mikro, sedangkan pemikiran Mas Anies hanya pada ruang lingkup yang sempit sekali. Dia juga tidak paham bahwa pembebasan lahan untuk jalan tol sudah diganti dengan nilai permeter perseginya jauh lebih besar tig kali lipat dari nilai NJOP, bahkan lebih karena kebanyakan tanah-tanah tersebut masih belum bersertifikat. Seperti misal; di jalur Bawen-Jogja, harga tanah normal Rp300 ribu dibeli jalan tol dengan harga Rp1 juta sampai dengan 1,5 juta per meter persegi. Ini kan luar biasa. Jadi, pernyataan Mas Anies sangat tidak tepat dan cenderung pencitraan yang tidak berdasar,” pungkasnya. [tok/beq]