JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Firman Noor menyayangkan pembahasan program makan siang gratis dalam sidang kabinet Presiden Joko Widodo pada Senin (26/2/2024) kemarin.

Pasalnya, program tersebut merupakan janji kampanye pasangan calon presiden nomor dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Firman, ini membuktikan besarnya intervensi Jokowi terhadap Prabowo-Gibran. Presiden bukan hanya cawe-cawe urusan pemenangan pilpres, tetapi juga kebijakan yang seharusnya dibahas pemerintah selanjutnya.

“Ini membuktikan bahwa memang intervensi pemerintah yang sekarang terhadap kemenangan ini memang sudah sangat terasa, bahkan sudah sampai pada level ‘membantu’ dalam untuk kebijakan yang menjadi unggulan dari pasangan ini,” kata Firman kepada Kompas.com, Rabu (28/2/2024).

Baca juga: Jubir Sebut Prabowo Tak Cuma Libatkan Jokowi soal Kabinet, tapi Juga SBY

Firman menyebut, proses rekapitulasi suara Pilpres 2024 belum selesai. Meski hasil hitung cepat atau quick count berbagai lembaga memperlihatkan bahwa Prabowo-Gibran unggul, namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum secara resmi menetapkan hasil pilpres.

Pemerintah sendiri mengimbau masyarakat untuk menunggu hingga akhir tahapan pemilu. Namun, pada saat bersamaan, pemerintah mendahului hasil pemilihan umum.

Siapa pun pemenang pilpres, kata Firman, janji kampanye mestinya dibahas ketika sudah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, bukan mendompleng pemerintahan sebelumnya.

Pembahasan program makan siang gratis Prabowo dalam sidang kabinet Jokowi dinilai tidak etis dan bentuk tidak hormat terhadap tahapan pemilu.

“Ini sekali lagi membuktikan adanya intervensi pemerintah sebelumnya, atau negara, atau Jokowi, dan juga minimnya etika di dalam berpolitik dan juga berpemerintahan,” ujar Firman.

“Ini sebenarnya satu langkah yang kurang patut dan sangat disayangkan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Firman memprediksi, pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan tak banyak memberikan perbaikan. Dengan besarnya intervensi Jokowi, kehidupan bernegara akan berjalan seperti 10 tahun belakangan.

“Kita bisa punya hak untuk sedikit pesimistis bahwa akan ada satu perubahan signifikan dalam kehidupan bernegara kita, termasuk kehidupan keseharian masyarakat dengan adanya pemerintahan yang baru ini karena substansinya saya kira hanya merupakan kontinuitas saja,” kata Firman.

“Mungkin orang-orangnya bisa berbeda, tapi substansinya akan sama. Jadi the same wine in the different bottles (anggur yangsama dalam botol yang berbeda) saja,” tuturnya.

Adapun sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada Senin (26/2/2024) sudah membahas soal program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah mengikuti sidang di Istana Negara, Jakarta, Senin siang.

Baca juga: Makan Siang Gratis Dibahas dalam Rapat Kabinet Jokowi, Menko PMK: Untuk Jaga-jaga Saja