JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan pemberian kenaikan pangkat untuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal Kehormatan TNI.

Menurut Presiden, pangkat yang diberikan tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada Prabowo. Sekaligus sebagai peneguhan untuk berbakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

"Dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapim TNI-Polri 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (28/2/2024).

"Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto," katanya kemudian.

Baca juga: Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Setelah pengumuman itu, Presiden Jokowi menyematkan lencana dan tanda bintang di bahu dan pundak Prabowo.

Kepala Negara pun menyalami Menhan Prabowo sambil mengucapkan selamat.

Dengan demikian, Prabowo melengkapi jabatan militernya sebagai Jenderal Bintang 4.

Diketahui, pangkat terakhir Prabowo di TNI sebelum pensiun adalah Letnan Jenderal (Letjen).

Acara penganugerahan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo tersebut dilakukan saat acara rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Oleh karenanya, dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Mohammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.

Selain itu hadir pula Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Baca juga: Ramai-ramai Kritik Rencana Penyematan Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Singgung Dugaan Pelanggaran HAM dan Aturan Hukum