TEPI BARAT, iNews.id - Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengumumkan pengunduran diri bersama pemerintahannya, Senin (26/2/2024). Alasannya untuk memberikan peluang pembentukan pemerintahan baru hasil konsensus lebih luas dalam menghadapi perang melawan Israel.

Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri menilai, pengunduran diri Shtayyeh bisa diterima apabaila benar-benar bertujuan untuk membentuk pemerintahan baru yang mewakili semua kelompok.

“Pengunduran diri pemerintahan Shtayyeh hanya masuk akal jika dilakukan dalam konteks konsensus nasional mengenai pengaturan untuk tahapan berikutnya,” kata Sami, kepada Reuters.

Pengunduran diri Shtayyeh masih menunggu persetujuan Presiden Mahmoud Abbas. Namun kemungkinan Abbas akan meminta Shtayyeh besertara jajaran kabinet untuk tetap menjabat sampai ada pengganti.

Pengunduran diri Shtayyeh berlangsung di tengah kuatnya tekanan dari Amerika Serikat (AS) terhadap Abbas untuk menyusun pemerintahan pasca-perang yang kekuasaannya meliputi wilayah yang kini dilanda perang, Jalur Gaza.

Dalam pernyataan pengunduran diri kepada kabinet, Shtayyeh mengatakan tahap selanjutnya perlu mempertimbangkan kenyataan yang muncul di Gaza.

“Tahap mendatang membutuhkan pemerintahan dan politik baru yang mempertimbangkan perkembangan di Jalur Gaza,” kata Shtayyeh.

Selain itu, lanjut dia perlu perluasan kewenangan Otoritas Palestina (PA) atas seluruh wilayah.

Otoritas Palestina yang dibentuk 30 tahun lalu berdasarkan perjanjian perdamaian Oslo, menjalankan pemerintahan terbatas di sebagian wilayah Tepi Barat. PA, didominasi oleh faksi Fatah, kehilangan kekuasaan di Gaza terkait perselisihan dengan Hamas sejak 2007.

Fatah dan Hamas telah melakukan upaya untuk mencapai kesepakatan mengenai pemerintahan persatuan dan akan bertemu di Rusia pada Rabu pekan ini. 

Popularitas Hamas terus melonjak berdasarkan survei lembaga independen Palestina sejak perang 7 Oktober, bahkan mengalahkan Fatah yang saat ini menguasai pemerintahan PA. Bukan hanya di Gaza, dukungan bagi Hamas melonjak drastis di Tepi Barat yang dikuasai Fatah serta faksi politik lainnya.

Editor : Anton Suhartono

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel: