Menurut pengamat politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto, demokrasi yang kuat itu mengandalkan bukan hanya pemerintahan yang stabil, melainkan juga oposisi yang selain kuat juga kredibel.

"Seharusnya begitu (semua parpol yang jagoannya kalah otomatis jadi oposisi). Karena kan kalau kita berkaca SBY 2009 dan Jokowi 2019, itu salah satu problemnya itu kan absennya oposisi," kata Arif kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/2).

Di mana para era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009 lalu kata Arif, didukung oleh 75,5 persen dari kekuatan parlemen. Yang berada di luar di antaranya PDIP, Gerindra dan lainnya.

"Kalau sekarang, setelah Demokrat bergabung, itu dukungan terhadap Jokowi itu jumlahnya 91,3 persen, tersisa PKS. Itu artinya kan oposisinya lemah. Sudah lemah gak kredibel pula," terang Arif.

Akibatnya kata Arif, di sebuah pemerintahan yang posisinya tidak kuat dan kredibel, maka tidak terjadi check and balancing. Salah satu yang paling lemah dari fungsi DPR, baik 2009 maupun di 2019 adalah kontrol terhadap pemerintah.

"Ketika kontrol terhadap pemerintah itu lemah, kita mendapati bukan hanya absennya kekuatan oposisi di parlemen, tapi juga pemerintah yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan," pungkas Arif.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.