Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan momen presentasi rancangan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, kemarin (26/2/2024).

Sesuai mandat UU Keuangan Negara, Menteri Keuangan menyusun KEM-PPKF sebagai landasan awal penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBN). Namun, penyusunan kali ini sambil mempersiapkan kebijakan masa transisi ke pemerintahan baru.

-

-

"KEM-PPKF dan RAPBN 2025 disiapkan dalam periode transisi ke Pemerintahan Baru hasil Pemilu 2024," kata Sri Mulyani melalui akun instagram @smindrawati, Selasa (27/2/2024).

Dalam presentasi KEM-PPKF 2025 dihadapkan Jokowi dan jajaran Kabinet Indonesia Maju, Sri Mulyani turut memaparkan kondisi dinamika dan tantangan ekonomi global seperti kenaikan suku bunga global yang kini dikenal tengah dalam kondisi higher for longer.

Kondisi itu mempengaruhi arus modal, nilai tukar dan biaya pendanaan (cost of fund). Juga kondisi geopolitik dan proteksionisme serta trend teknologi digital, perubahan iklim dan penuaan penduduk (aging population) di berbagai negara maju.

Sri Mulyani mengatakan, kebijakan fiskal dan APBN sangat penting dalam menangani tantangan pembangunan di tengah kondisi itu, mulai dari untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, inklusivitas dan Kesenjangan, dan Transformasi ekonomi dan ekonomi hijau.

"Berbagai tantangan pembangunan harus ditangani dan diselesaikan," tegas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Sri Mulyani pun menekankan kebijakan fiskal dan APBN harus dijaga hati-hati (prudent), akuntabel dan disiplin agar tetap sehat, kredibel/dipercaya dan berkelanjutan (sustainable).

"APBN adalah instrumen penting dan strategis serta diandalkan untuk memecahkan berbagai tantangan pembangunan untuk mencapai tujuan Indonesia maju adil dan sejahtera," ungkapnya.

APBN juga menjadi instrumen penting dalam melindungi ekonomi dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman dan gejolak seperti Pandemi, Perubahan Iklim dan persaingan geopolitik.

Pemerintah telah menetapkan defisit APBN pada tahun depan di kisaran 2,48%-2,8% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari ketetapan defisit pada 2024 sebesar 2,29% terhadap PDB. Dengan semakin lebarnya defisit APBN maka tentu kebutuhan pembiayaan melalui utang menjadi semakin besar.

"Tapi bapak Presiden menyampaikan kalau bisa defisit jangan terlalu loncat sekali. Tadi ancer-ancer nya antara 2,48%-2,8%," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa seusai rapat kabinet paripurna.

Seiring dengan meningkatnya defisit itu, belanja investasi menurut Suharso juga naik di kisaran 0,5% sampai dengan 1% terhadap PDB. Adapula pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,3-5,6%, tingkat kemiskinan antara 6-7%, dan tingkat pengangguran terbuka 4-5%

"Rasio gini di sekitar 0,37, kemudian index modal manusia, kita sekarang tidak lagi menggunakan indeks pembangunan manusia tetapi human capital index angkanya mudah-mudahan bisa kita capai di angka 0,56, dan penurunan indeks gas rumah kaca angkanya 38,6," ucapnya

[-]

-

Sri Mulyani Ungkap APBN Defisit Rp700 M, Pertama di 2023!
(arm/mij)