JAKARTA - Mengakui adanya masalah, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong sistem Sirekap milik KPU diperbaiki bukan malah diberhentikan.

Peneliti Perludem Ihsan Maulana mengatakan, jika Sirekap ditutup justru kita tidak bisa memantau proses perubahan lalu juga proses rekapitulasi yang dilakukan secara tertutup.

 BACA JUGA:

"Karena salah satu alat yang bisa dipantau oleh publik saat ini berkaitan dengan C-hasil hanya Sirekap gitu ya, problem-problem permasalahan hari ini itu yang menjadi PR dan harus diperbaiki oleh KPU," ujar Ihsan dalam program iNews Room, dikutip Senin (26/2/2024).

Perludem justru khawatir jika Sirekap ditutup akan semakin membuat gelap proses rekapitulasi manual berjenjang yang akan dilakukan oleh KPU.

"Problem hari ini kan makin terlihat bahwa ada suara yang berkurang, ada suara yang berpindah dan ada yang suaranya tiba-tiba menjadi naik ya karena sistem aplikasi Sirekap," jelasnya.

 BACA JUGA:

Menurut Ihsan, Perludem memahami bahwa ada suara dari peserta pemilu yang hilang dan kemudian harus dipertanggungjawabkan oleh KPU. Hal itu karena jika sistemnya ditutup justru yang menjadi khawatir adalah kontrol publik terhadap proses mekanisme rekapitulasi yang dilakukan KPU malah makin kabur.

Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng dalam kesempatan yang sama juga berpendapat Sirekap ini harus diaudit karena KPU sudah diberi dana berjubel oleh pemerintah.

"Terlihat bahwa KPU makin memperparah menurut saya pemilu kita dari sebelumnya sudah banyak kontroversinya, sampai kemudian KPU dalam pelaksanaan teknisnya juga kacau balau begini," imbuh Yusuf.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

(qlh)