RILISID, Jakarta — Program unggulan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, yakni makan siang dan susu gratis untuk para pelajar turut menjadi pembahasan dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Hal itu diakui oleh Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga mengikuti sidang kabinet paripurna tersebut.

AHY mengatakan, memang ada pembahasan program makan siang gratis Prabowo-Gibran dalam sidang kabinet tersebut. Namun, menurutnya, program itu tidak dibahas secara detail dan menyeluruh.

"Saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).

AHY menilai, program makan siang gratis yang digagas oleh Prabowo-Gibran sangat baik untuk masa depan bangsa. Selain bisa mengentaskan kelaparan dan gizi buruk, kata dia, program ini juga bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Bila program ini mulai berjalan, kata AHY, maka permintaan terhadap bahan pokok pangan akan meningkat secara signifikan sehingga bisa menggerakkan ekonomi.

"Karena bisa dibayangkan satu anak saja beras, nasi, lauk, sayur, buah, susu kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah di tingkat lokal dan UMKM lokal kita tumbuh," ucap AHY.

Meski begitu, kata AHY, program ini harus betul-betul dihitung secara menyeluruh karena membutuhkan dana yang besar.

"Karena sekali lagi kalau tidak salah 83 juta (orang) yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup, besar, besar," jelas AHY.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengungkap isi pembahasan dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut. Menurut Jokowi, salah satu yang dibahas yakni terkait Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 yang difokuskan pada keberlanjutan pembangunan hingga mengakomodasi program presiden terpilih.

Jokowi mengatakan, kebijakan fiskal tahun 2025 juga harus terus mendukung berlanjutnya transformasi ekonomi yang telah dilakukan selama dekade terakhir, dengan senantiasa memahami situasi serta risiko ketidakpastian ekonomi global.

"Maka, saya tegaskan pula bahwa kolaborasi semua pihak harus memastikan efektivitas rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan," kata Jokowi. (*)