Sentimen
Negatif (86%)
26 Feb 2024 : 18.49
Informasi Tambahan

Kasus: mafia tanah

Partai Terkait

Maruf Amin Ingatkan AHY Masih Banyak Masalah Sengketa Tanah di Daerah

27 Feb 2024 : 01.49 Views 2

Jitunews.com Jitunews.com Jenis Media: Nasional

Maruf Amin Ingatkan AHY Masih Banyak Masalah Sengketa Tanah di Daerah

26 Februari 2024 09:32 WIB

AHY bertekad akan membereskan persoalan terkait mafia tanah.

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi kediaman resmi Wapres Maruf Amin di Jakarta Pusat, Sabtu (24/2). (instagram/@kyai_marufamin)

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengingatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bahwa masih banyak permasalahan sengketa tanah yang dialami masyarakat kecil di daerah.

Pesan Ma’ruf Amin itu diungkapkan AHY usai keduanya bertemu di kediaman resmi Wapres, Jakarta Pusat pada Sabtu sore (24/2).

“Ada warga yang melaporkan, mengadulah kepada Bapak Wapres tentang tanahnya yang diserobot oleh orang lain, diserobot oleh pengembang, dan akhirnya nasibnya tidak menentu, kasihan padahal ini rakyat kecil,” kata AHY kepada awak media.

Bertemu Wapres Ma'ruf Amin, AHY: Beliau Mengingatkan Masih Banyak Permasalahan

Menanggapi persoalan itu, AHY bertekad akan membereskan berbagai permasalahan sengketa tanah, khususnya yang melibatkan para mafia tanah. Sebelum itu, AHY merasa perlu melihat suatu kasus secara utuh.

“Yang jelas sejak awal saya menyampaikan sama seperti yang telah dicanangkan oleh menteri sebelumnya (Hadi Tjahjanto), kita ingin tegas jangan sampai ada siapapun yang melawan hukum di negeri kita termasuk di urusan pertanahan,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Seperti diketahui, AHY resmi menjadi Menteri ATR/BPN usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Rabu (21/2) lalu. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat menjadi Menko Polhukam.

Tuntaskan Masalah Tanah, AHY Tegaskan Akan Berpihak pada Rakyat

Sentimen: negatif (86.5%)