Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah ulama, kiai, habaib dan tokoh masyarakat Jatim mengatasnamakan ‘Tokoh Masyarakat Penyelamat Pemilu Jurdil’ menyampaikan pernyataan sikapnya untuk merespons dugaan sejumlah kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Ada empat poin tuntutan yang disampaikan oleh mereka, yakni menolak hasil Pemilu 2024, mendesak DPR RI melakukan hak angket untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, menyatakan mosi tidak percaya kepada penyelenggara pemilu, mosi tidak percaya kepada Presiden RI dan mendesak DPR RI memakzulkan Presiden RI.

Mereka yang hadir dalam deklarasi menolak pemilu curang, di antaranya adalah Habib Taufik Al Jufri, KH Abdul Malik Said, KH Yahya Haminuddin, KH Jakfar Shodiq, KH Umar Hamdan, Ning Eva Munif Djazuli, H Mustofa Bawazier, Isa Anshori, Cak Qomar, Habib Zainal Abidin, Donny HC dan Dhimam Abror.

Cendekiawan Jatim, Habib Zainal Abidin seusai acara Konsolidasi Relawan Pejuang Perubahan dan Deklarasi Tolak Pemilu Curang di Surabaya, Sabtu (24/2/2024) menegaskan, pihaknya berkumpul, bukan hanya membahas soal angka-angka perolehan suara pemilu.

“Kami sejak awal menginginkan Pemilu ini jujur dan adil. Agar dari proses yang baik itu lahirlah pemimpin yang baik. Jadi, kita ini bisa bertemu dari semua komponen yang ada, untuk mengawal Pemilu ini jujur dan adil. Dan, kita akan menentang setiap kecurangan yang ada,” tegasnya.

Berbagai langkah akan ditempuh antara lain, dengan mendatangi DPR RI, bahkan juga akan mendatangi penyelenggara Pemilu itu sendiri, baik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Untuk mendorong mereka, untuk mendesak mereka, untuk berlaku adil dan jujur. Ini gerakan masyarakat,” ujarnya.

Dia menilai, telah menemukan sejumlah dugaan praktik kecurangan Pemilu tersebut sejak sebelum pencoblosan, seperti melibatkan oknum aparatur negara hingga perangkat desa.

“Disinyalir, diduga, dalam proses penghitungan dan rekapitulasi di berbagai daerah ada banyak kekacauan,” tuturnya.

Sementara itu, KH Jakfar Shodiq selaku Tokoh Madura bahkan menceritakan, bagaimana intimidasi terjadi di wilayah Madura, dilakukan oleh pendukung paslon tertentu, kepada pendukung paslon lainnya.

“Seorang kepala desa diintimidasi oleh oknum aparat. Ada satu kepala desa di kecamatan itu dipanggil, ditunjukkan kesalahannya, diancam. Kalau salah satu calon itu kalah, maka nggak akan lanjut, dia ini langsung sakit besoknya. Inilah yang saya katakan, intimidasi. Ada juga saksi paslon 01 di TPS yang dipukul pakai gagangnya pisau oleh seorang Blater,” ungkapnya. (tok/ian)