GELORA.CO  - Sebanyak 12 ketua dewan pengurus anak cabang (DPAC) se-Kota Medan menandatangani mosi tak percaya terhadap Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Medan.  

 Hal ini dilakukan karena kacaunya pengelolaan saksi pada pemungutan suara 14 Februari lalu. Mosi tertulis mereka layangkan langsung ke DPP Partai Demokrat di Jakarta pada Kamis, (22/2/2024).  

Mereka berharap DPP Partai Demokrat segera mengambil tindakan, sekaligus menginvestigasi persoalan-persoalan lainnya yang terjadi di Demokrat Kota Medan. 

Sesuai dokumen yang beredar di media sosial, mosi tertulis itu diterima staf Sekretariat DPP Partai Demokrat bernama Abdul Gani.  

Salinan mosi juga beredar, demikian pula halnya sejumlah foto maupun video saat ke-12 ketua PAC Demokrat se-Kota Medan berkompromi dan sepakat menandatangani. Dari salinan mosi tersebut, terlihat jelas siapa-siapa saja yang bertindak. 

Mereka adalah Ketua DPAC Demokrat Medan Tuntungan, Hamdan Ginting; Ketua Medan Helvetia, Sandirin Sergen; Ketua Medan Belawan, Ary Wahyudi Nasution; Ketua Medan Timur, Syawaluddin Nasution; dan Ketua Medan Labuhan, Salman. 

Lalu Ketua Medan Marelan, Muslih; Ketua Medan Petisah, Irman Y Sidik; Ketua Medan Denai, Widoseno Puji P; Ketua Medan Perjuangan, M Fauzi; Ketua Medan Area, Dicky Kurniawan; Ketua Medan Kota, Arlin Saputra dan Ketua Medan Amplas, Ibrahim. 

Dalam mosi mereka menyebutkan, "DPC Demokrat Kota Medan tidak transparan kepada PAC di jajarannya dalam pengelolaan dana pemilu." "Calon saksi di tempat pemungutan suara (TPS) yang sebelumnya sudah mereka rekrut, akhirnya tidak diberdayakan." Kekacauan internal yang mereka keluhkan, agaknya mengonfirmasi musabab tidak adanya saksi dari Partai Demokrat di sebagian besar TPS di Kota Medan.  

Informasi mengenai ini pun menyebar di sejumlah platform media sosial. 

Dari pemantauan Jumat, 23 Februari 2024, di media sosial jug beredar video testimoni sejumlah perempuan yang mengaku menjadi saksi TPS Partai Demokrat di Kelurahan Sei Sekambing C 2 (SSC2), Kecamatan Medan Helvetia.  

Mereka mengaku semula dijanjikan upah Rp250 ribu, namun belakangan disampaikan kalau upah tersebut akan dipotong Rp25 ribu untuk biaya bimbingan teknis (bimtek). 

Alih-alih menerima Rp225 ribu sesuai bertugas, hingga video tersebut diunggah, wanita-wanita tersebut mengaku belum menerima upah sepeserpun.  

Oleh karenanya, mereka berharap ada sikap dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Untuk diketahui, sampai berita ini diterbitkan, pihak tvOnenews terus lakukan konfirmasi soal insiden tersebut kepada Ketum Demokrat, AHY dan jajaran yang mengurusin ihwal permasalahan di tubuh internal Demokrat sendiri. 

Namun, sampai berita ini diterbitkan, belum ada yang menjawab soal kejadian tersebut