Bantuan Beras dan BLT El-Nino dianggap dapat mempercepat penurunan kemiskinan.

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Wakil Presiden RI sekaligus Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah terus berusaha menurunkan kemiskinan.

Ma’ruf Amin mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemelaratan.

Beragam upaya itu di antaranya melalui perluasan bantuan sosial, inovasi program peningkatan pendapatan melalui kebijakan pasar tenaga kerja, mobilisasi perlindungan sosial pada masa Pandemi Covid-19, serta mempertahankan angka kemiskinan agar tetap di bawah 10 persen.

Cegah Harga Melambung, Ma'ruf Amin Minta Pasokan Beras Segera Digelontorkan

Orang nomor dua RI itu menyebut ada  tiga strategi pokok yang digunakan untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan menjadi 7,5 persen dan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024.

“Yang pertama, agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus memperbaiki pensasaran untuk menjangkau keluarga miskin yang belum menerima program bantuan sosial maupun jaminan sosial, dengan merujuk pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terus dipadankan,” kata Ma’ruf Amin dalam siaran pers, dikutip Jumat (23/2).

Yang kedua, lanjut eks Ketua MUI itu, terus lakukan intervensi khusus untuk program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi di wilayah kantong-kantong kemiskinan maupun wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti di Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta wilayah dengan jumlah penduduk miskin tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

“Yang ketiga, penyaluran program tambahan selain program reguler seperti Bantuan Beras dan BLT El-Nino yang dapat menjadi upaya khusus untuk mempercepat penurunan kemiskinan,” ujar Wapres.

Selain ketiga strategi tersebut, Ma’ruf mengarahkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk memastikan ketepatan jumlah dan waktu penyaluran program. Dia juga meminta agar kelompok rentan diutamakan, seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan perempuan kepala keluarga.

“Untuk itu, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga lebih mempererat kembali koordinasi antarlembaga untuk memastikan komplementaritas program, serta memastikan adanya skema afirmasi agar mengedepankan kelompok perempuan dan pemuda yang belum masuk ke pasar tenaga kerja dapat mengakses lapangan kerja,” pungkasnya.