PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin mengatakan bahwa wacana pengajuan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan Pemilu 2024 bukan persoalan yang perlu ditakutkan. Sebab, hak angket mengandung tujuan yang baik.

Ia menjelaskan bahwa dengan hak angket, maka pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan penting bisa diuji dan diselidiki. Hasilnya pun dapat memengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara luas.

"Hak angket adalah hak konstitusional DPR yang dijamin oleh undang-undang. Jika syaratnya terpenuhi untuk pengajuan hak angket ini, maka tak ada satupun orang yang boleh menghalangi proses ini," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Jumat, 23 Februari 2024.

Mekanisme konstitusional di DPR, kata Yanuar Prihatin, harus ditempuh ketika pemerintah enggan meluruskan dugaan penyimpangan dalam pesta demokrasi. Dengan hak angket, DPR pun dinilai dapat mencerminkan kepeduliannya.

Baca Juga: Respons Ganjar Saat Mahfud Dianggap 'Angkat Tangan' Soal Hak Angket: Anda Salah

Selain itu, DPR juga menjalankan perannya dalam mengawasi sejumlah hal penting yang bisa berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia.

"Jika DPR tidak berbuat apa-apa, maka lembaga ini juga akan dihujat publik karena dianggap mandul untuk merespon pelaksanaan pemilu yang dianggap carut marut," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menyebut bahwa pihak-pihak yang tak merasa melakukan kecurangan pun tak perlu menjadikan hak angket sebagai momok.

"DPR ajukan hak angket hal biasa. Jika tidak merasa ada kesalahan dan kecurangan, nggak perlu ditakutkan," ucapnya.

Persoalan hak angket di Pemilu 2024 ini berasal dari usulan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan dalam pesta demokrasi.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun menilai bahwa hak angket merupakan cara terbaik yang bisa dilakukan untuk saat ini.

"Ya kalau saya sebenarnya simpel saja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu-nya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi), kan ada cerita server di Singapura," tuturnya.

"Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling pas," katanya melanjutkan.

Wacana hak angket itu pun disambut baik oleh Anies Baswedan. Menurut keterangan Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim, Koalisi Perubahan juga sudah siap untuk menggulirkan hak angket bersama PDIP.

"Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya," ujarnya.

Dalam menggulirkan hak angket, NasDem berharap ada sikap saling menghormati, saling menghargai, dan kesederajatan.

"Kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia," ucapnya.***